Kacau, Koruptor Menang Pilkada

Pemilu kepala daerah semestinya menjadi ruang seleksi ketat bagi lahirnya para kepala daerah yang bersih, bermoral, serta berwibawa. Akan tetapi, pemilu kepala daerah sepertinya gagal menciptakan pemerintahan daerah yang ideal.

Media Indonesia dalam editorialnya hari ini (Sabtu,7/8) menyoroti kegagalan pilkada, karena pemilu kada seolah justru memberi ruang bagi tersangka terutama tersangka korupsi, untuk bertarung menjadi kepala daerah. Seperti tak tahu diri, para tersangka korupsi ini berlomba memanfaatkan celah itu dan beberapa di antaranya memenangi pemilu kada. Para tersangka korupsi yang terpilih ternyata mereka yang pada periode sebelumnya menduduki jabatan serupa alias incumbent.

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, terdapat lima incumbent yang menjadi tersangka korupsi dan memenangi pemilu kada periode 2010-2015. Mereka adalah Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil, dan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin.

Kita khawatir pemerintahan yang dipimpin tersangka korupsi kelak melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang koruptif pula. Apalagi, sebagaimana dilansir ICW, keuangan daerah menjadi sektor paling rawan dikorupsi.

Kita sesungguhnya sudah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah. Namun, di situ tidak ada secuil kata pun yang menyebut tersangka dilarang menjadi calon kepala daerah.

Dari sisi hukum, kita memang menganut asas praduga tak bersalah. Seseorang harus dihormati hak-hak politiknya hingga dia dinyatakan bersalah oleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Itu artinya seorang tersangka tetap berpeluang menjadi kepala daerah kecuali dia menjadi terdakwa dan terpidana.

Celah hukum inilah yang dimanfaatkan para tersangka untuk mencalonkan diri dalam pemilu kada. Kita khawatir manakala sudah menjabat kelak, dengan kekuasaan mereka, para tersangka berupaya mengangkangi hukum hingga bebas dari segala sangkaan dan tuduhan.

Dari sisi etika, tidaklah elok tersangka memimpin sebuah pemerintahan daerah. Apalagi jika tersangka yang terpilih menjadi kepala daerah kelak meningkat statusnya menjadi terdakwa dan terpidana, tentu roda pemerintahan daerah bakal terganggu.

Oleh karena itu, kita perlu menciptakan mekanisme untuk mencegah para tersangka menjadi kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah melontarkan gagasan akan memperketat persyaratan menjadi kepala daerah melalui undang-undang. Kita berharap undang-undang yang baru kelak mengatur bahwa tersangka haram hukumnya melamar menjadi kepala daerah.

Seraya menunggu proses revisi undang-undang, kita mendesak partai politik tidak mengusung tersangka sebagai kandidat di pemilu kada. Kita juga berharap rakyat tidak mencoblos kandidat yang menjadi tersangka. Kita pun mendesak para tersangka untuk punya sejumput rasa malu dan mengerem syahwat berkuasa hingga mereka dinyatakan bersih dari segala sangkaan dan tuduhan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. (IRIB/Media Indonesia/PH)

Tekanan AS di Negeri Matahari Terbit

Perdana Menteri (PM) Jepang Naoto Kan menolak permintaan Walikota Hiroshima Tadatoshi Akiba dan menyatakan bahwa Jepang tidak dapat keluar dari payung nuklir AS. Walikota Hiroshima pada acara peringatan 65 tahun pemboman atom ke kota tersebut, menginginkan Jepang keluar dari payung nuklir AS dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan perlucutan dan penyebaran senjata nuklir di dunia.

Akiba juga meminta pemerintah Tokyo untuk memegang komitmennya terkait larangan produksi, impor dan perluasan senjata nuklir. Menurut Akiba, Jepang perlu keluar dari payung nuklir AS demi membela korban serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Korban peristiwa tragis itu senantiasa mendorong negara-negara dunia untuk memusnahkan senjata nuklir.

Ketika menjustifikasi alasan menolak permintaan Walikota Hiroshima, Naoto Kan menyinggung keberadaan senjata nuklir di kawasan dan faktor-faktor yang tidak jelas di Asia Timur. Meskipun PM Jepang tidak menyebut nama Korea Utara, namun para pengamat politik menilai kekhawatiran dominan pemerintah Jepang menyangkut keberadaan senjata nuklir di Korea Utara.

Menurut para pengamat politik, AS dengan menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan dan Jepang, secara praktis telah mendorong Korea Utara untuk mengembangkan program senjata nuklir militer. Masih menurut pengamat, keengganan Jepang untuk keluar dari payung nuklir AS dikarenakan kebijakan nuklir Abang Sam di kawasan. Jepang tetap berada di bawah tekanan AS dan tidak mampu mengambil kebijakan independen di bidang militer.

Kehadiran Jepang di bawah payung nuklir AS telah menjadi alat pembenaran bagi Gedung Putih atas keberadaan senjata nuklirnya di kawasan khususnya di pantai-pantai Jepang dan Korea Selatan. Padahal Jepang berdasarkan tiga landasan penting nuklirnya tidak boleh memberi izin kepada negara manapun bagi penempatan senjata nuklir di perairannya. Tiga landasan itu adalah larangan produksi, impor dan perluasan senjata nuklir.

Penekanan Naoto Kan untuk tetap berada di bawah payung nuklir AS memperlihatkan bahwa Washington telah meningkatkan tekanannya terhadap Tokyo demi memelihara kerjasama militer kedua negara.

Berdasarkan nota kesepakatan keamanan dengan AS, militer Jepang dilarang terlibat dalam pertikaian-pertikaian internasional. Namun AS secara sepihak melanggar kesepakatan itu dan menghendaki partisipasi tentara Jepang di Afghanistan dan Irak. Langkah ini menunjukkan bahwa Washington akan melanggar kesepakatannya dengan negara-negara lain demi memenuhi kepentingan dan ambisinya. (IRIB/RM/SL)

AS Harus Meminta Maaf Kepada Bangsa Irak

Pengamat Arab, Zaid Al Isa menekankan Amerika Serikat (AS) harus meminta maaf kepada rakyat Irak secara resmi karena telah menggunakan senjata yang mengandung uranium dan fosfor putih.

Press TV melaporkan, Zaid Al Isa terkait dampak negatif senjata AS yang mengandung uranium dan fosfor putih terhadap rakyat Irak mengatakan, dalam hal ini AS harus secara resmi meminta maaf kepada bangsa Irak dan membayar ganti rugi kepada para korban.

Berbagai penyelidikan menunjukkan bahwa AS membombardir dari udara dan darat kota Fallujah dengan menggunakan senjata serta bom yang mengandung uranium berkadar rendah dan fosfor putih.

Isa menegaskan, pemerintah Irak harus mengumpulkan data dalam masalah ini dan mengajukannya kepada organisasi internasional guna menekan AS agar bersedia meminta maaf dan menghukum pelaku kejahatan terhadap warga Fallujah.

AS Tak Rela Lepas Irak

Amerika Serikat (AS) terus meningkatkan kontaknya dengan berbagai kubu politik Irak khususnya Aliansi al-Iraqiya pimpinan Iyad Allawi. Tindakan Washington ini tak lain adalah upayanya untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa Irak.

Juru bicara Aliansi al-Iraqiya, Maisun ad-Damluji mengatakan, Iyad Allawi di akhir kontaknya dengan Wakil Presiden AS, Joe Biden membicarakan transformasi terbaru Irak dan upaya untuk membentuk pemerintahan baru di negara ini.

Intervensi Arab Saudi dan AS di proses pembentukan pemerintah baru di Irak merupakan salah satu faktor terhambatnya pembentukan kabinet baru di negara ini

(IRIB/Press TV/MF)

Sanksi Tak Hambat Ekspor Gas Iran, Eropa Malah Dekati Tehran

Meski Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Republik Islam Iran, namun sejumlah negara Eropa mengajukan permintaannya untuk membeli gas dari Iran. Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif perusahaan gas nasional Iran, Javad Ouji.

Javad Ouji Sabtu (7/8) kepada wartawan mengatakan, permintaan gas dari eropa meningkat drastis. Ditandaskannya, perundingan dengan Swiss terus berlanjut dan jika telah dicapai kesepakatan soal harga gas maka kesempatan baru bagi negara Eropa akan terbuka.

Ditambahkannya, petrokimia Iran tahun lalu berhasil mendapat pemasukan sebesar 1,8 miilar dolar dari sektor ekspor-impor dan denda dari pihak asing. Ouji menandaskan, Iran tahun lalu juga mengekspor sekitar 6,8 miliar meter kubik gas dan hal ini termasuk rekor bagi Iran.

Castro Peringatkan AS Soal Iran

Mantan Presiden Kuba Fidel Castro menyampaikan pidato di parlemen negaranya guna memperingatkan ancaman AS terhadap Republik Islam Iran dan bahaya perang nuklir global.

Dia menuduh AS dan rezim Zionis Israel berencana untuk menyerang Iran dan Korea Utara dan mendesak pemerintah Washington untuk mencegah konflik tersebut terjadi.

Castro menyebut Presiden AS Barack Obama sebagai orang yang tidak memahami kondisi dunia saat ini, namun para penasehatnya secara perlahan mulai memahami realita yang ada. Castro memperingatkan bahwa konfrontasi nuklir bisa terjadi jika Obama memerintahkan serangan terhadap Iran.

Mantan pemimpin Kuba ini memperingatkan serangan terhadap Iran dapat mendorong dunia ke jurang sebuah bencana “nuklir,” yang akan membawa korban ratusan ribu orang.

(IRIB/MF/RM)

Ahmadinejad: Era Imperialis Dunia Telah Berakhir

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa era kejayaan sejumlah negara telah berakhir.

Ahmadinejad Sabtu (7/8) saat bertemu dengan sejawatnya dari Guinea-Bissau, Malam Bacai Sanha di Tehran mengatakan bahwa era sulit dan diskriminasi telah usai.

Ia menambahkan, era kekuasaan sejumlah negara yang mengizinkan dirinya menginjak-injak bangsa lain telah berakhir karena sunnah Ilahi menentapkan bahwa kezaliman tidak akan langgeng.

Ahmadinejad menjelaskan bahwa imperialis dunia tidak menghendaki adanya negara yang bebas dan independen. Menurutnya, negara imperialis menjarah kekayaan negara lain, namun kini mereka harus melupakan kebiasaan buruk tersebut.

Presiden Iran menandaskan, dalam kondisi saat ini, Iran dan Guinea Bissau bersama negara lain dunia yang independen dan menyerukan kebebasan bersama-sama berusaha menciptakan dunia yang penuh keadilan.

Ahmadinejad menilai penting peningkatan hubungan antara Iran dan Guinea Bissau. Presiden Iran juga mengharapkan kerjasama ini lebih ditingkatkan lagi khususnya di bidang kesehatan, pertanian dan pertambangan.

Sementara itu, Presiden Guinea Bissau dalam kesempatan tersebut menyebut kemajuan Iran di bidang sains dan teknologi serta ekonomi sangat pesat. Dikatakannya, saat ini seluruh bangsa dunia di bawah pengaruh revolusi Islam Iran dan seruan kekebasan yang didengungkan Tehran.

Ia menandaskan, kemajuan Iran sangat membanggakan bangsa-bangsa independen dunia khususnya Guinea Bissau. Bacai Sanha seraya menekankan hak Iran untuk mempertahankan haknya menandaskan, Guinea Bissau dalam hal ini secara penuh mendukung sikap Iran dan hak bangsa ini di tingkat internasional.

Miqani: Jika Berani Serang Iran, AS Pasti Hancur

Komandan markas anti udara Khatamul Ambiya Republik Islam Iran, Ahmad Miqani menekankan jika Amerika Serikat (AS) berani menyerang Iran maka Tehran akan menghancurkan Washington.

Press TV Sabtu (7/8) melaporkan, Ahmad Miqani seraya menekankan bahwa AS tidak memiliki keberanian untuk menyerang Iran menandaskan, jika AS menyerang Iran maka mereka akan mendapat perlawanan sengit dari militer Iran.

“Pasca kemenangan revolusi Islam Iran, AS senantiasa mengancam Tehran dan berupaya menjatuhkan pemerintahan Islam,” ungkap Miqani. Menurutnya, ancaman seperti ini adalah perang urat syarat dan propaganda.

Ia mengingatkan, AS telah menduduki Irak dan Afghanistan dan telah membantai ratusan ribu orang namun pada akhirnya tetap sebagai pihak yang kalah.

Baru-baru ini Kapala staf gabungan angkatan bersenjata AS, Jend, Michael Mullen menyatakan AS siap menyerang Iran. Pernyataan Mullen ini dirilis karena menurutnya Iran tengah berupaya memproduksi senjata nuklir.

Di sisi lain, AS sebagai negara pemilik senjata nuklir dan satu-satunya negara yang menggunakan senjata pemusnah massal di dunia berulangkali menuding Tehran memiliki senjata atom. (IRIB/Press TV/MF)