TKI On Sale dan Pelecehan TKI Langgeng Selama Indonesia Bermental Calo

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning di Jakarta, Selasa, (30/10) menegaskan, beredarnya iklan “TKI On Sale” hanya merupakan satu bagian dari sederet pelecehan dan kekerasan verbal maupun non verbal yang dialami TKI karena pemerintah masih bermental calo. “Tapi perlu kita ingat, bahwa pelecehan, kekerasan, dan lain-lain, baik selebaran atau secara verbal maupun non verbal yang dialami TKI kita, adalah sebuah akibat. Lalu pertanyaannya, apakah akar penyebabnya? Mari kita ajak Pemerintah untuk Intropeksi diri sebagai penyelenggara Negara,” kata Ribka.

 Menurutnya, selama pemerintah Indonesia masih bermental calo, masalah TKI akan terus ada akibat pemerintah tidak berniat membuka lapangan pekerjaaan di dalam negeri, sementara potensi membuka lapangan pekerjaan sangat terbuka luas. “Pemerintah lebih cenderung menjadi calo-calo untuk merayu investor, ketimbang memikirkan pembangunan industri berbasis tenaga kerja,” ungkapnya.

 Menurutnya, penderitaan buruh migran Indonesia di negara tetangga, sebenarnya tidak beda dengan yang dialami oleh buruh dalam negeri. Jaminan kesejahteraan dan hak-hak normatif buruh banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih pro pengusaha dengan alasan menjaga iklim investasi, sehingga mengorbankan buruh.

 “Jika kita ingin TKI kita dihormati harkat martabatnya di negara-negara lain, maka pemerintah harus lebih dahulu mengangkat harkat martabat buruh dalam negeri. Agar negara-negara lain pun tidak semena-mena memperlakukan TKI kita,” paparnya.

 Ribka menilai, iklan “TKI On Sale” berjudul “Indonesian maids now on SALE!!!” pada selebaran berwarna putih yang beredar di jalan-jalan negara Malaysia, bahwa pembantu Indonesia dijual atau “diobral”. Di sisi kiri tulisan tampak ada tulisan diskon 40 % rakyat Indonesia akan langsung tersinggung.

 “Jika kita membaca isi selebaran tersebut, maka kita akan langsung merasa tersinggung, merasa TKW yang sebagai warga negara kita dilecehkan dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Sebagai rasa solidaritas sebangsa, tanggapan itu menjadi suatu hal yang lumrah,” pungkasnya.

 Direktur Migran Care Anis Hidayah menegaskan, beredarnya iklan “TKI on Sale” merupakan rentetan panjang pelecehan yang kerap dialami Indonesia dari Malaysia, akibat rendahnya daya tawar terhadap negeri jiran itu.

 “Yang harus dipersoalkan ‘TKI on Sale’ ini melecehkan, TKI kita dianggap seperti barang dagangan. Ini karena daya tawar kita lemah, sehingga kita kerap dilecehkan,” tegas Anis.

 Menanggapi hal tersebut, Stap Khusus Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari menegaskan, di bidang TKI, pemerintah Indonesia terus berupaya menegakkan martabat bangsa, di antaranya dengan melakukan moratorium dan membuat kesepakatan (MoU) dengan Malaysia.

 “Kita minta pemerintah Malaysia untuk hormati dan melaksanakan MoU. Untuk kembalikan citra dan daya tawar, makanya ada MoU dengan Malaysia,” tandas Dita.

 Atas tanggapan itu, Anis berpendapat, MoU tidak mempunyai kekuatan hukum karenya hanya berupa kesepakatan. Selain itu, MoU di bidang TKI yang telah disepakati pemerintah Indonesia dengan Malaysia dinilai gagal. Pasalnya, meski ada moratoirum dan MoU, tetap saja Malaysia merekrut 14 ribu TKI.

 “MoU itu satu upaya, kalau ada kekurangan, kita akan perbaiki bersama-sama. Kita akan kawal terus keseriusan Malaysia,” jawab Dita. Pemerintah Malaysia menilai iklan “TKI on Sale” ilegal, karena tidak ada tanda cap resmi dari badan berwenang, sebagaimana lazimnya iklan resmi di negeri jiran tersebut.

 “Hasil dari sejumlah pertemuan antara pihak Indonesia dan Malaysia, klarifikasi tersebut adalah, pihak Malaysia menyatakan sangat menyesal dengan adanya iklan tersebut, dan menganggapnya ilegal serta melanggar hukum,” kata Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari, di Jakarta, Selasa (30/10).

 Selain itu, Malaysia jug menegaskan bahwa tidak ada agensi dengan nama seperti tertera dalam iklan tersebut di Agensi Pekerjaan Swasta (APS) resmi, sehingga agen ini jelas liar alias bodong. “Pihak Malaysia berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas, dan memberi sanksi atau hukuman sepantasnya kepada yang terlibat,” pungkas Dita.

 Sebagaimana diberitakan, kasus ini bermula saat Direktur Migrant Care Anis Hidayah menemukan iklan dari sebuah agen penyalur tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia, yang isinya bernada negatif. Di iklan tersebut tertulis, tenaga kerja asal Indonesia sedang ‘diskon’, yakni “TKI on Sale”

 Iklan yang tersebar di wilayah Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia itu, menawarkan jasa pembantu dari Indonesia dengan harga miring alias murah. Isi lengkap iklan tersebut, “Indonesian maids now on Sale. Fast and Easy application. Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax. Deposit only RM 3,500 price RM 7,500 nett.”

 Menurut Anis, iklan tersebut menganggap sudah terjadi praktik human trafficking atau perdagangan manusia. Bila terus dibiarkan, dia khawatir akan membuat nasib TKI semakin buruk.

 Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh Djatiutomo di Jakarta, Senin, (29/10) menegaskan, pemerintah Indonesia harus mempertanyakan pihak penyebar iklan “TKI On Sale” dan mempertanyakan keseriusan pemerintah Malaysia mengurusi TKI. Pasalnya, iklan tersebut melecehkan dan mengarah pada perbudakan modern. “Ini benar-benar pelecehan dan sudah mengarah kepada perbudakan modern dan melanggar HAK Asasi Manusia (HAM),” tegas Poempida.

 Menurutnya, hal tersebut tak pantas dilakukan Malaysia yang merupakan anggota ASEAN yang menjunjung tinggi HAM, sehingga pemerintah Indonesia harus segera bertindak. Pasalnya, jika dibiarkan, itu akan menambah daftar panjang kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI sebagai mana amanat konstitusi.

 Atas iklan tersebut, Poempida mengaku akan melayangkan surat ke KBRI dan Kedutaan Malaysia di Indonesia, meminta agar negeri jiran itu segera menindak tegas dan menyelesaikan masalah ini. “Ini tidak bisa diterima. Benar-benar melecehkan bangsa Indonesia. Berlawanan dengan penegakan HAM. Moratorium pengiriman TKI, Pulangkan para TKI, dan beri sanksi politik kepada Malaysia!” tegasnya.

Iklan penawaran Penata Laksana Rumah Tangga  (PLRT) itu ditemukan Direktur Migrant Care, Anis Hidayah dari sebuah agen penyalur tenaga kerja asal Indonesia di Malaysia yang isinya bernada negatif. Di iklan tersebut tertulis, tenaga kerja asal Indonesia sedang ‘diskon’, yakni “TKI On Sale” (IRIB Indonesia/Gatra)

Categories: Feminimisme, Hubungan Internasional | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: