Ketika Bantuan Kemanusiaan Dipolitisasi

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rehman Malik menilai tidak beralasan kekhawatiran Amerika Serikat terkait serangan kelompok Taliban lokal terhadap para relawan bantuan kemanusiaan di kawasan terkena banjir Pakistan. Ditegaskannya bahwa Taliban sama sekali tidak bisa menjadi ancaman bagi lembaga bantuan kemanusiaan, sebab pemerintah dan militer Pakistan sepenuhnya mengendalikan keamanan negara.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri AS, Philip Crowley baru-baru ini mengklaim Washington akan menanggapi serius ancaman Taliban Pakistan yang berencana menyerang tim bantuan kemanusiaan di negara itu.

Oleh karena itu, Mendagri Pakistan kembali menegaskan bahwa dinas intelijen negara sama sekali belum menerima laporan tentang ancaman kelompok Taliban terhadap relawan. Ia menilai berita ancaman itu hanya sebatas rumor.

Jawaban Mendagri Pakistan atas klaim pejabat AS mengandung pesan bahwa Washington jangan mempolitisasi masalah bantuan kemanusiaan kepada korban banjir. Washington harus memberi kesempatan kepada Islamabad untuk memfokuskan diri pada penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa menebarkan isu-isu yang menakutkan.

Para pengamat di kawasan dan dunia menilai klaim AS sebagai upaya negara adidaya itu untuk memanfaatkan masalah banjir Pakistan demi kepentingannya. Pejabat Gedung Putih baru-baru ini mengklaim bahwa bantuan internasional untuk korban banjir Pakistan mungkin saja jatuh ke tangan Taliban dan akan digunakan untuk kepentingan mereka. Namun pemerintah Pakistan menyatakan pengawasan penuh terhadap penyaluran bantuan dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah tersebut.

Isu produk Washington itu bertujuan menekan pemerintah Islamabad agar menerima tuntutan-tuntutan AS. Tuntutan itu mungkin saja untuk menambah jumlah pasukan AS dalam menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan atau memperkuat kerjasama keamanan dan intelijen kedua negara.

Memperhatikan luasnya lokasi yang terkena banjir dan besarnya kerugian akibat peristiwa itu sepanjang 80 tahun terakhir, rakyat Pakistan dari berbagai suku dan etnis menggalang kekuatan untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara mereka. Mobilisasi massa ini akan mempersempit ruang pengaruh AS di Pakistan.

Lewat program penyaluran bantuan kemanusiaan, AS berupaya memperbaiki citranya di tengah rakyat Pakistan. Masalah ini telah meningkatkan kekhawatiran Islamabad soal politisasi bantuan kemanusiaan oleh Washington, karena isu ancaman yang digulirkan AS tentu saja berdampak negatif terhadap upaya masyarakat internasional dalam menyalurkan bantuan. Sebaliknya, AS dapat memanfaatkan peluang ini untuk menambah jumlah pasukannya di bawah payung bantuan kemanusiaan. (IRIB/RM/MF)

Salehi: IAEA Tidak Adil terhadap Anggotanya‎

Kepala Badan Energi Atom Republik Islam Iran, Ali Akbar Salehi menyebut Badan ‎Energi Atom Internasional (IAEA) tidak adil dalam menjalankan tiga prinsip utama ‎di bidang keamanan, komitmen dan bantuan bagi negara-negara anggotanya ‎dalam rangka meningkatkan teknologi nuklir. ‎

Sebagaimana dilaporkan kantor berita mahasiswa Iran (ISNA) kemarin ‎‎(Jumat,27/8), Salehi mengungkapkan, sebelum membantu bidang keamanan dan ‎bantuan teknis bagi anggotanya, IAEA justru mempersoalkan komitmen mengenai ‎inspeksi aktivitas nuklir negara-negara anggotanya. ‎

Seraya menegaskan bahwa program nuklir sipil Iran tidak bermasalah dari sisi ‎komitmen pengawasan, Salehi menyinggung negara-negara pemilik senjata nuklir ‎dengan mengatakan, “Kini kami mempertanyakan mengapa sejumlah negara ‎diberikan hak memiliki senjata nuklir, sedangkan negara lainnya justru dihalangi ‎haknya untuk memanfaatkan teknologi nuklir sipil.”‎

Kepala Badan Energi Atom Iran menilai peninjauan ulang Traktat Non Proliferasi ‎Nuklir pada tahun 1990, 2000, dan 2010 hanya formalitas belaka. Salehi ‎mengatakan, sejumlah negara memiliki senjata atom, namun sebagian negara lain ‎yang hendak memanfaatkan teknologi nuklir sipil harus memberikan komitmen ‎bahwa program nuklirnya tidak bertujuan militer.‎

Di bagian lain statemennya, Salehi mengusulkan pembentukan konsorsium kolektif ‎produksi bahan bakar nuklir antara Iran dan Rusia. Saat ini Iran menjalin kerjasama ‎selama 10 tahun dengan Rusia guna memenuhi kebutuhan bahan bakar reaktor ‎nuklir Busher.‎

Menyinggung usia reaktor nuklir Busher yang berkisar antara 40 hingga 60 tahun, ‎Salehi menuturkan, setelah kebutuhan bahan bakar dipenuhi Rusia selama 10 ‎tahun, 30 hingga 50 tahun berikutnya Iran akan melanjutkannya sendiri. ‎

Wakil Presiden Republik Islam Iran ini menilai sanksi terhadap program nuklir sipil ‎Iran tidak bernilai. Meski diembargo, Iran tetap melangkah maju dan reaktor nuklir ‎Busher adalah buktinya.(IRIB/PH/SL)‎

Siapa Yang Akan Pimpin KPK ?

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) akhirnya memilih dua nama calon komisioner untuk diajukan kepada Presiden sebelum kemudian dipilih oleh DPR RI.

Ketua Pansel KPK dan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar di Kantor Presiden, kemarin (Jumat,27/8) mengatakan,”Dari tujuh calon yang mengikuti wawancara terbuka, akhirnya Pansel menempatkan dua orang, yaitu Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas,”

Bambang Widjojanto, adalah seorang pengacara yang pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Pria berusia 51 tahun ini merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir.

Pada tahun 1993 pemegang gelar master hukum dari University of London, Inggris ini pernah mendapat penghargaan dari Robert F. Kennedy Human Right Awards karena dinilai konsisten membela hak-hak warga Papua.

Adapun Busyro Muqoddas, saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial (non aktif). Ia meraih gelar Magister Hukumnya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Menurut Patrialis, dua nama itu terpilih setelah mengikuti proses seleksi selama 3,5 bulan. Penyaringan meliputi beberapa tahap, mulai dari pembuatan makalah, assessment test, penelusuran rekam jejak, dan terakhir, wawancara.

Seleksi tahap akhir diikuti tujuh calon. Selain Bambang dan Busyro, lima lainnya adalah mantan Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Sutan Bagindo Fahmi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Irjen Pol. (purn) Chaerul Rasjid, advokat Melli Darsa, dan Ketua Kaukus Antikorupsi DPD RI I Wayan Sudirta.

Terpilihnya kedua nama itu dipandang positif. Sebelum ini, sejumlah lembaga antikorupsi mendesak agar yang diloloskan janganlah calon yang berasal dari unsur kepolisian atau jaksa. Itu karena kasus-kasus mafia hukum yang terungkap saat ini dipandang justru bersumber dari kedua institusi tersebut.

Jika disetujui Presiden, salah satu dari kedua calon itu akan dipilih oleh DPR untuk menggantikan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang kini mendekam di bui setelah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Nasrudin Zulkarnaen.

Panitia Seleksi sendiri menegaskan Bambang dan Busyro dinilai pantas untuk menggantikan posisi Antasari.

“Dua orang ini memiliki kemampuan, cara berpikir yang baik, konsisten, tidak takut menghadapi masalah besar, juga rekam jejaknya,” kata Menteri Patrialis.

Selain itu, mereka dinilai memiliki ide baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Bambang, misalnya, menyatakan berencana membuat divisi baru yang bertugas untuk mengejar dan memaksimalkan pengembalian uang negara yang dikorupsi.

Todung Mulya Lubis, salah satu anggota Panitia Seleksi, menyatakan dari penelusuran rekam jejak, Panitia Seleksi meyakini integritas mereka. “Dua itu yang the best,” katanya. “Keduanya relatif sangat bersih, punya integritas, tidak punya cacat yang bisa mengganggu jalannya kepemimpinan KPK.”

“Syarat pertama itu integritas, syarat kedua integritas, syarat ketiga integritas. Itu yang paling penting,” Todung menambahkan. “Tentu harus ada keberanian karena yang dikejar itu mafia hukum. Dia harus punya nyali lebih, setengah malaikat. Dua orang ini menunjukkan keberanian.”

Pertimbangan lain, Todung menyatakan Panitia Seleksi tak ingin mengulangi kesalahan proses seleksi sebelumnya yang telah meloloskan Antasari.

Todung juga menerangkan Bambang atau Busyro akan dipilih sebagai pemimpin KPK dengan masa bakti empat tahun. Dengan demikian, calon yang terpilih nantinya tidak akan mengikuti masa jabatan pimpinan KPK sekarang, 2007-2011.

Dia menjelaskan kebijakan ini diambil menimbang proses seleksi memakan biaya yang tak sedikit dan juga untuk menjamin adanya kesinambungan pimpinan KPK. Todung berharap DPR akan menyetujui hal ini.

Saat ini KPK membutuhkan orang yang berani memberantas korupsi. Bukan orang yang tanpa malu-malu hanya mengincar jabatan Ketua KPK. Orang yang mengincar jabatan biasanya lebih mengedepankan status daripada fungsi. Di tangan orang seperti itu, KPK dijamin mandul.

Dari sedikit orang bersih di negeri ini, terpilihnya Bambang dan Busyro memberi harapan baru. Keduanya dikenal berani, berintegritas, jujur, dan punya kapabilitas serta kompetensi di bidang hukum.

Bambang adalah pembela Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dua pemimpin KPK yang dikriminalisasikan permufakatan jahat. Busyro adalah Ketua Komisi Yudisial yang antara lain membongkar beroperasinya mafia hukum di kalangan hakim perkara Gayus Tambunan.

Tantangan bagi Bambang dan Busyro tidaklah ringan. Mereka harus menyelesaikan perkara-perkara kakap, seperti kasus Century, cek pelawat, hingga rekening tambun sejumlah perwira polri.

Persoalan selanjutnya yang menghadang proses seleksi pimpinan KPK adalah masa jabatan. DPR menginginkan jabatan pimpinan KPK yang kini dalam proses seleksi hanya satu tahun, melanjutkan masa kepemimpinan Antazari Azhar. Akan tetapi, panitia seleksi menginginkan masa jabatan pimpinan KPK empat tahun.

Undang-Undang KPK menyebut masa jabatan pimpinan KPK empat tahun. Undang-Undang KPK tidak mengenal istilah melanjutkan masa jabatan. Oleh karena itu, kita mendukung panitia seleksi yang menginginkan masa jabatan pimpinan KPK yang sedang dalam proses seleksi ini adalah empat tahun.(IRIB/vivanews/media indonesia/PH)

Krugman: Amerika Berusaha Bohongi Dunia!

Paul Krugman, pemenang hadiah nobel bidang ekonomi 2008 mengatakan bahwa ‎pemerintah Amerika tengah berusaha menunjukkan kepada dunia proses ‎perbaikan kondisi ekonomi negaranya. Upaya pencitraan ini terlalu berlebih-lebihan ‎dari kenyataan yang sebenarnya terjadi di Negeri Paman Sam itu. Demikian ‎diberitakan Fars News Sabtu hari ini (28/8) mengutip surat kabar New York Times ‎edisi Kamis (26/8).‎

Krugman dalam tulisannya berjudul This Is Not a Recovery di NY Times ‎menyinggung pernyataan bohong para pejabat ekonomi Amerika soal proses ‎perbaikan kondisi ekonomi negara ini.‎

Krugman menegaskan bahwa kenyataan yang sebenarnya bertolak belakang ‎dengan pernyataan para pejabat ekonomi Amerika. Apa yang terjadi di Amerika ‎tidak ada hubungannya dengan perbaikan kondisi ekonomi. Karena segala ‎indikator yang ada menunjukkan proses negatif.‎

Paul Krugman menyebut kebohongan yang dilakukan para pejabat Amerika terkait ‎perbaikan kondisi ekonomi Amerika berasal dari keinginan mereka untuk ‎melepaskan tanggung jawab dan tidak menerima masalah pada program yang ‎didukung Barack Obama, Presiden Amerika.

Tiga Warga Iran Tewas, Pemerintah AS Kalut

Pejabat negara bagian California, Amerika Serikat (AS) mengkonfirmasikan dimulainya penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tiga warga Iran.

Press TV melaporkan, di antara ketiga korban dua di antaranya adalah saudara dan mereka ditemukan tewas di apartemen yang mereka huni pada hari Kamis (26/8) di wilayah West Hollywood, Los Angles.

Menurut keterangan pihak rumah sakit California, ketiga korban masing-masing bernama Piruz Mousazadeh 27 tahun, Shahyar Mousazadeh 38 tahun dan Bernard Khalili. Ketiganya tewas karena peluru bersarang di tubuh mereka.

Sementara itu, para tetangga korban menyatakan telah melaporkan peristiwa ini kepada ketua apartemen setelah mendengar suara ledakan. Selanjutnya mereka menuju lokasi dan menemukan jenazah ketiga korban. Polisi setempat langsung dihubungi untuk memeriksa tempat kejadian perkara.

Menurut laporan polisi California, ketiganya adalah warga Yahudi Iran dan sedikitnya dua orang di antara mereka menghuni apartemen ini. Masih menurut laporan ini, mengingat tidak adanya tanda-tanda perkelahian maka diprediksikan antara pembunuh dan korban sudah saling mengenal.

Namun karena korban bukan orang kaya dan tidak memiliki catatan kriminal maka sebab pembunuhan ini masih samar.

(IRIB/Press TV/MF/RM/SL/PH)

Strategi Muqawama dan Nasib Perundingan Palestina-Israel

Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Rezim Zionis Israel di hari-hari terakhir pasca keberhasilannya mendorong Otorita Ramallah untuk melakukan perundingan langsung, kini mulai menciptakan situasi perundingan sesuai dengan tolok ukur Zionis Israel.

Pada awalnya, Netanyahu mengumumkan bahwa pihaknya ingin melakukan perundingan tanpa syarat, namun terbukti beberapa waktu kemudian ia menyampaikan syarat-syaratnya. Netanyahu menyatakan keinginannya terkait penerapan keamanan Zionis Israel dan pengakuan rezim ini secara resmi.

Sejatinya, Mahmoud Abbas, pemimpin Otorita Ramallah dan negara-negara Arab mengetahui bahwa mereka telah dibohongi oleh kelicikan Amerika dan kebusukan Zionis Israel.

Netanyahu dengan licik bersikap bungkam saat Washington menyatakan perundingan langsung yang akan dilakukan tanpa syarat. Namun saat ia berbicara tentang perundingan tanpa syarat, maksudnya tanpa syarat dari pihak Palestina. Sementara pada saat yang sama, Palestina harus menerima syarat yang dipaksakan Zionis Israel. Tapi dasar Netanyahu, ia tidak cukup dengan hal ini saja dan mulai menggambarkan substani negara Palestina sesuai yang diinginkannya.

Menurut PM Netanyahu, negara Palestina yang akan dibentuk harus dilucuti senjatanya dan pihak Zionis Israel tetap yang menjadi pengawas seluruh jalur-jalur penyeberangan. Negara Palestina yang diinginkan Zionis Israel tidak boleh memiliki kehendak independen dalam menandatangani nota kesepakatan keamanan dengan negara-negara lain. Sementara militer Zionis Israel akan ditempatkan di perbatasan timur negara Palestina agar tidak bersambung dengan Yordania secara geografis.

Demikianlah. Bila pihak Palestina menerima syarat-syarat seperti ini, pihak Zionis Israel baru melihat akan ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan.

Jelas bahwa kembalinya Mahmoud Abbas, pemimpin Otorita Ramallah untuk melakukan perundingan sekalipun bangsa Palestina menolaknya langkahnya ini berangkat dari tekanan Washington dan sejumlah negara-negara Arab. Tekanan itu tentu saja baru permulaan strategi Washington-Tel Aviv. Karena tekanan itu akan semakin menghebat saat akan diambil kesepakatannya sesuai dengan usulan Netanyahu.

Segala bentuk tekanan Washington terhadap Otorita Ramallah lebih bermaksud menyukseskan tujuan Amerika. Karena pemilu sela Kongres Amerika sedang di ambang pintu. Terus terang, Barack Obama, Presiden Amerika membutuhkan satu saja keberhasilan sekalipun hanya dalam tampak lahiriah. Keberhasilan ini diharapkan mampu mempertahankan kesatuan dan mayoritas kubu Demokrat dalam menghadapi rivalnya dari Republik.

Sekaitan dengan hal ini, harus dikatakan bahwa paksaan Washington agar perundingan langsung Palestina-Israel ini bukan untuk mendukung pemerintahan Otorita Ramallah demi terbentuknya negara Palestina independen, tapi tujuannya lebih kepada Amerika sendiri terkait perannya di kawasan Timur Tengah. Amerika sangat memerlukan terjadinya perundingan ini demi menutupi kekalahannya di Afghanistan dan Irak serta kasus-kasus lainnya.

Dalam kondisi yang demikian, sebenarnya Otorita Ramallah yang menjadi korban, itupun setelah kehilangan legitimasinya dari bangsa dan para pejuang Palestina. Sementara Washington dan Tel Aviv menjadi pihak pemenang dan akan meraih tujuan-tujuan tersembunyi mereka. Terlebih-lebih lagi setelah melihat posisi Otorita Ramallah yang semakin lemah pasca kehilangan legitimasi rakyat Palestina dan dukungan internasional. Menyerah atas tekanan Amerika dan Zionis Israel itu sendiri sebuah kelemahan.

Di sisi lain, sikap lemah negara-negara Timur Tengah di hadapan tekanan AS dan Zionis Israel dalam proses perundingan langsung ini juga harus ditambahkan sebagai variabel lain yang turut melemahkan posisi Otorita Ramallah.

Melihat kenyataan ini, hasil perundingan langsung damai Palestina-Israel di Washington tanggal 2 September telah jelas. Pemenangnya adalah Zionis Israel dan Otorita Ramallah yang akan keluar menjadi pecundang. Karena Otorita Ramallah hadir dalam perundingan ini tanpa dukungan rakyat dan bangsanya.

Tidak cukup melihat hasil perundingan ini. Karena selama ini pihak rezim Zionis Israel tidak pernah komitmen dengan kesepakatan yang ada. Dengan mudah Zionis Israel mencari-cari alasan untuk melanggar kesepakatan yang ada. Tel Aviv sangat diuntungkan dengan perundingan ini dari sisi waktu dan untuk menutupi upayanya melanjutkan pembangunan distrik zionis, yahudisasi dan menguatkan kembali citranya pada opini publik. Akhirnya, sang pecundang itu tetap saja Mahmoud Abbas.

Mencermati apa yang bakal terjadi, sudah sepatutnya strategi muqawama yang ditunjukkan warga Jalur Gaza dan Hizbullah Lebanon. Rezim Zionis Israel hanya memahami bahasa kekuatan dan untuk melawannya harus dengan menggunakan kekuatan juga.

Strategi yang dipakai dalam perang 33 Hari Lebanon dan 22 Hari Gaza mampu menundukkan rezim Zionis Israel. Tidak hanya itu, strategi muqawama mampu membongkar niat busuk militer Zionis Israel dan bantuan Washington kepada rezim ini. (IRIB/SL/MF)

Al-Miqdad: Senjata Hizbullah Khusus Hadapi Israel

Wakil fraksi Muqawama di parlemen Lebanon, Ali al-Miqdad menekankan, senjata muqawama ditujukan untuk menghadapi agresi Rezim Zionis Israel.

Dalam wawancaranya dengan Televisi al-Manar, Ali al-Miqdad menegaskan legalitas senjata Hizbullah. Ia menambahkan, senjata Hizbullah adalah terhormat, anti fitnah dan dimanfaatkan untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Oleh karena itu menurutnya senjata muqawama tidak hanya dikhususkan bagi wilayah selatan, namun seluruh wilayah Lebanon.

Ali al-Miqdad menandaskan, “Banyak upaya yang ditempuh musuh untuk merusak citra Hizbullah, namun kami siap untuk mengadapi strategi busuk musuh ini.”

Menyinggung pengadilan internasional yang menangani kasus teror terhadap mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri, wakil Hizbullah ini menegaskan, pengadilan ini berbau politik, permainan AS dan ditujukan untuk merusak persatuan bangsa Lebanon.

Paras Damai Berhati Perang dari Tel Aviv

Tatkala rezim zionis Israel sibuk mempromosikan wajah cinta damainya yang dipesan Barat sembari menawarkan perundingan dengan Palestina, tersibak sebuah berita yang menguak kedok kemunafikan Israel. Berita itu mengungkap skenario perang yang telah dipersiapkan Tel Aviv untuk menyerang negara-negara Arab.

Koran Al-Liwaa terbitan Beirut mengangkat pertemuan akhir Frederick Hof, Asisten George Mitchell, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah dengan para komandan militer Lebanon. Dalam pertemuan itu, Frederick memberitakan rencana rezim zionis untuk menyerang pusat-pusat fasilitas militer Lebanon. Dalam serangan itu, nantinya seluruh fasilitas infrastruktur militer Lebanon, meliputi pangkalan dan kantor-kantor tentara bakal menjadi target pemusnahan.

Sejatinya, berita tersebut bukan sekedar bermuatan informatif namun juga menyimpan ancaman Israel. Pasalnya, dalam pertemuan itu, Frederick Hof juga mengancam para petinggi Beirut. Ia memperingatkan, jika militer Lebanon gagal mencegah terulangnya kembali bentrokan bersenjata seperti yang terjadi di wilayah Al-Adisah, Lebanon Selatan, maka militer negara ini dan Lebanon secara keseluruhan bakal menghadapi dampak serangan besar Israel yang sulit dibayangkan.

Koran An-Nahar, harian terbitan Beirut lainnya juga melansir artikel mengenai peringatan sejumlah negara Barat mengenai ancaman serius Israel untuk menyerang Lebanon. Bahkan koran tersebut juga membeberkan bahwa ancaman serangan itu bukan hanya menarget Lebanon tetapi juga Suriah. Pasalnya, belakangan ini Tel Aviv juga telah mempersiapkan rancangan untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas militer Suriah.

Terungkapnya berita tersebut menunjukkan bahwa di balik kedok perundingan damai yang dilakonkan rezim zionis masih tersimpan watak sejati Israel yang haus perang. Namun poin menarik yang patut digarisbawahi adalah gelagat negara-negara Barat dalam mengiringi ambisi perang Tel Aviv. Secara praktis, beberapa negara Eropa dan AS justru bertindak sebagai jurubicara Israel dan menjadi penebar ancaman rezim zionis terhadap negara-negara regional.

Ironisnya di saat Israel tengah mempersiapkan perang, beberapa negara Arab justru sibuk menyambut drama perundingan damai yang dimainkan Tel Aviv. Lewat rancangan yang mereka sebut-sebut sebagai proposal perdamaian Arab, mereka berusaha mengambil hati rezim zionis. Padahal, proyek perdamaian semacam itu malah membuat Israel makin keras kepala dan banyak menuntut. Tak heran jika sikap melunak dunia Arab itu justru mendorong Israel makin berani melancarkan arogansi dan kebijakan perangnya.

(IRIB/LV/NA/al-Manar/MF/RM)