Model Baru Pendudukan AS Atas Irak

Seiring berlanjutnya proses penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Irak, Washington menyatakan penambahan jumlah perusahaan keamanan swasta hingga dua kali lipat di Irak melalui kontrak-kontrak baru. Keputusan itu mendapat reaksi negatif dari para tokoh masyarakat Irak.

Sejumlah politikus Irak menyebut keputusan Washington soal penambahan jumlah perusahaan swasta sama dengan penjajahan baru AS terhadap Irak. Perusahaan keamanan swasta selain melakukan kegiatan mata-mata, juga bertindak sebagai pelaksana program pemerintah Washington.

Muhammad Naji, anggota fraksi Persatuan Nasional di parlemen Irak meyakini bahwa agen-agen perusahaan keamanan swasta adalah tentara bayaran yang beroperasi sesuai dengan program intelijen khusus untuk kepentingan negara tertentu. Realitanya juga seperti itu.

Memperhatikan rapor kegiatan perusahaan keamanan swasta AS di Irak, dapat dilihat dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan itu merupakan alat kepentingan Gedung Putih untuk memuluskan program-program Washington.

Mayoritas tokoh politik di Timur Tengah menyebut para agen perusahaan keamanan swasta sebagai tentara tidak resmi AS di Irak. Tentara bayaran yang menjalankan kebijakan Gedung Putih dengan dalih melindungi para diplomat, kedutaan asing dan lembaga-lembaga vital lainnya sepanjang tujuh tahun lalu.

Rakyat Irak hingga kini belum melupakan kenangan pahit kejahatan perusahaan keamanan swasta, Blackwater pada tahun 2007 di Nisoor Square, Baghdad. Tentara bayaran Blackwater dengan tenang memuntahkan pelurunya ke arah warga sipil Irak. Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa 17 warga sipil Irak. Namun Pengadilan Federal AS mencabut semua dakwaan terhadap Blackwater dan memvonis bebas mereka yang terlibat kejahatan serius. Keputusan pengadilan tersebut menunjukkan ketidakpedulian orang asing terhadap nyawa warga setempat.

Kini AS tengah berupaya menambah jumlah tentara bayaran di Irak dan menugaskan mereka sebagai pasukan barunya di negara itu.

Para tokoh masyarakat Irak dari berbagai etnis, agama dan partai meyakini bahwa implementasi keputusan Washington akan berdampak negatif bagi kondisi keamanan Irak. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa para tentara bayaran selain tidak komitmen terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), juga sama sekali tidak menghormati undang-undang Irak.

Sejumlah partai politik Irak memperingatkan pemberian izin bagi kegiatan perusahaan keamanan swasta di Irak dan meminta pemerintah Baghdad untuk menentang keputusan Washington dan melawan segala bentuk pendudukan. (IRIB/RM/SL)

Categories: Hubungan Internasional | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: