Mengamandemen Konstitusi Hasil Amandemen

Ruhut Sitompul rupanya sedang bermimpi. Mimpinya adalah mengamendemen konstitusi hasil amendemen, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sekarang, dimungkinkan dipilih lagi untuk masa jabatan lima tahun ketiga.

Malapetaka yang menimpa negeri ini dalam catatan sejarah umumnya bersumber dari perspektif kita memandang kekuasaan. Kekuasaan cenderung dilanggengkan di tangan orang tertentu dengan berbagai alasan. Dan, yang menggoda pemimpin untuk terus menggenggam kekuasaan umumnya adalah orang-orang dekat sang pemimpin.

Konstitusi hasil amendemen telah memerintahkan dengan sangat jelas bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode (10 tahun). Ketentuan itu tidak lahir karena mimpi. Tetapi karena pengalaman bangsa yang memilukan di masa lalu.

Wakil-wakil rakyat di masa lalu telah menggoda Bung Karno, presiden pertama, sedemikian rupa sehingga ia diangkat menjadi presiden seumur hidup. Melalui seluruh legalitas politik, para wakil rakyat juga menjadikan Pak Harto, presiden kedua, berkuasa lebih dari 30 tahun.

Dua presiden terhormat itu tidak saja dijatuhkan secara amat menyakitkan, tetapi lebih dari itu, kejatuhannya disertai dengan negeri bersimbah darah.

Mimpi atau kegenitan Ruhut tidak bisa dianggap sepele. Sebab, Ruhut adalah politikus yang masuk kategori orang dekat SBY, karena dia menjabat salah satu ketua Partai Demokrat, partai yang didirikan SBY, partai yang berkuasa.

Bisa saja orang menganggap Ruhut sedang genit. Tetapi banyak orang paham bahwa salah satu proses politik yang sering ditempuh adalah melempar ide-ide gila melalui orang-orang konyol untuk mengetes sentimen publik. Kalau ditolak publik, dengan gampang berkelit bahwa itu cuma wacana. Kalau diterima, artinya memperoleh pembenaran.

Sejarah Kelam Perpanjangan Kekuasaan

Sejarah telah mengajarkan dengan jujur bahwa kekuasaan presiden yang terlalu lama melahirkan personifikasi negara. Negara adalah sosok sang presiden dan keluarganya. Kesalahan maupun penghormatan terhadap presiden dan keluarga adalah kesalahan dan penghormatan kepada negara. Ketika ini terjadi, seluruh kepatutan dilanggar dan dibenarkan.

Membagi buku tulisan putra SBY yang sedang studi di Amerika yang berisi pandangan dia tentang keluarganya, dan menyanyikan lagu ciptaan SBY yang sedang menjadi presiden pada upacara kenegaraan, tentu tidak melanggar aturan. Tetapi mengabaikan kepatutan, bahkan berbau kultus individu.

Kepercayaan rakyat kepada SBY untuk menjadi presiden lima tahun kedua, tidak semata keyakinan terhadap kemampuannya memimpin. Tetapi juga karena keyakinan publik bahwa SBY mampu menegakkan dan menghormati peraturan, dan tentu kepatutan. Mampu melawan godaan-godaan yang menyesatkan dari orang-orang dekatnya.

Kita semua percaya pernyataan Ruhut bukan karena bisikan SBY. Bila SBY mencintai bangsa dan rakyatnya, dia harus menolak ide Ruhut dengan tegas. Tidak melalui juru bicara, tetapi melalui ucapannya sendiri.

Orang bijak menasihati seperti ini ‘semakin tinggi Anda memanjat pohon semakin takut Anda turun. Anda akan jatuh menunggu pohon tumbang diterpa angin’. Hal yang tidak diinginkan oleh siapa pun.

Kontroversi Perpanjangan Jabatan Presiden

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak setuju dengan wacana menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ia berpendapat kekuasaan harus dibatasi agar tidak merusak tatanan demokrasi.

Dikatakan dia, secara substansi masa perpanjangan jabatan presiden akan memendam perusakan demokrasi. “Kita sepakat agar kekuasaan itu dibatasi. Sebagus apa pun, kekuasaan itu harus dibatasi. Itu dari substansi,” kata Mahfud.

Menurut mantan Menhan ini, dalam amandemen UUD pada tahun 1999 ada 2 hal yang diubah. Pertama, membatasi kewenangan dari presiden. Artinya, hanya menjadi 2 periode. Kedua, fungsi legislasi diserahkan dari presiden ke DPR.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution menilai pengusul amandemen konstitusi untuk menambah masa jabatan Presiden adalah tidak memahami makna negara konstitusi. “Orang yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden itu tidak mengerti makna negara konstitusional,” kata Adnan Buyung Nasution di sela acara seminar “Evaluasi Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi” di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/8).

Adnan Buyung menegaskan belajar dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, kekuasaan yang terlalu lama cenderung menimbulkan konflik kepentingan. “Pemimpin yang sudah terlalu lama berkuasa merasa menikmati kekuasannya dan enggan meninggalkan kekuasaan,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengatakan bahwa partainya tidak mendukung rencana amandemen UUD 1945 terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode.

Ia mengemukakan, PAN sendiri sangat menentang rencana amandemen UUD 1945 tersebut. Bagi PAN, rencana mengamandemen UUD 1945 kalau hanya untuk hal itu adalah sebuah kemunduran demokrasi di negeri ini.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafi’i Ma’arif menolak usulan anggota DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengenai usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Penolakan itu disampaikan Bus Syafi’i di Jakarta, Rabu (18/8).

Buya Syafi’i menilai, usulan perpanjangan periode masa jabatan presiden menjadi tiga kali itu tanggung. “Jangan kepalang tanggung, buat seumur hidup sekalian. Kita bongkar landasan bangsa ini. Kita bongkar bangsa ini,” kata Buya Syafi’i. Ia menilai, usulan itu merupakan kemunduran bagi bangsa Indonesia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan, pernyataan Ruhut menunjukkan watak asli Partai Demokrat yang haus akan kekuasaan.

Nasir sendiri mengatakan, dirinya telah mendengar soal adanya gerakan yang menginginkan amandemen UUD 1945 yang memungkinkan Presiden menjabat lebih dari dua periode sejak beberapa bulan silam.

Nasir menduga, pernyataan Ruhut memang titipin dari atasannya. “Jadi, sangat disayangkan. SBY harus sadar dan tak boleh punya kepercayaan diri yang tinggi, seolah hanya dia yang mampu memimpin negara. Dia kan hanya menang pencitraan. Mengurus negara mana bisa,” ujar Nasir ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2010).

Ketum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum memberi penegasan terkait masa jabatan Presiden SBY. Tidak ada niat dari SBY untuk menambah masa jabatannya menjadi 3 periode melalui rencana amandemen UUD 1945.

Dia menegaskan, pada berbagai kesempatan pun, seringkali SBY menegaskan hanya mau menjadi presiden 2 periode. “Saya percaya atas sikap itu dan saya yakin itu yang terbaik,” tutupnya. (Antara/Media Indonesia/Republika/Kompas/Detik/IRIB/RM)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: