Pasang Surut Demokrasi di Indonesia

Wacana pemilihan gubernur dikembalikan pada pola lama yakni dipilih oleh legislatif menimbulkan pro kontra di kalangan elite politik. Pemerintah tengah mengkaji wacana untuk mengubah pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, wacana itu telah dibahas dalam diskusi tentang pilkada yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan sejumlah pakar.

Mendagri membenarkan ada beberapa pihak yang mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Namun demikian, Gamawan menegaskan, tidak ada wacana serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota.

Dasar pemikiran itu, kata Gamawan karena biaya pemilihan gubernur secara langsung sangat besar. Padahal, kewenangan gubernur tidak terlalu besar karena hanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Gamawan menyebutkan, biaya pemilihan gubernur secara langsung bisa sepuluh kali lipat biaya pemilihan bupati atau walikota.

Pro Kontra Perubahan Sistem Pemilihan Gubernur

DPR menyatakan dukungannya atas keinginan pemerintah menggelar pemilihan gubernur secara tidak langsung. Wacana yang diutarakan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dipandang patut dipertimbangkan.

Ketua DPR, Marzuki Alie, mengatakan gubernur terhitung tidak memiliki wilayah kekuasaan, berbeda dengan kabupaten atau kota. ”Sebaiknya (gubernur) diisi saja oleh pejabat karier atau dengan pemilihan lagi seperti dulu,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (6/8).

Seandainya pun gubernur dipilih lewat mekanisme pemilukada, Marzuki menyarankan pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Alasannya, gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga kemungkinan memilih tak langsung gubernur terbuka. Pemilihan tak langsung gubernur juga diharapkan dapat mengurangi konflik yang kerap merambat dalam pemilukada.

Bagi pemilukada di tingkat kabupaten atau kota, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini melihat tidak perlu ada perubahan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pemilukada kabupaten atau kota. ”Artinya bila ada indikasi politik uang, harus bisa dibatalkan bila terbukti,” cetusnya.

Begitu pula dengan upaya mengurangi ongkos politik dalam pemilukada. Jika dua hal itu sudah dapat diatasi, Marzuki yakin kualitas pemilukada akan membaik.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan gubernur cukup dipilih Presiden RI berdasarkan sejumlah nama yang diusulkan DPRD.

“Ke depan direncanakan gubernur ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Baru bupati atau wali kota mungkin yang dapat dipilih oleh rakyat,” kata dia, Sabtu (14/8).

Oleh karena gubernur menjadi komponen pemerintahan pusat atau wakil pemerintah pusat di daerah, kata dia, cukup diusulkan beberapa nama oleh DPRD untuk dipilih oleh Presiden RI karena posisi gubernur semi-antara menteri dan perwakilan daerah.

Dengan demikian, kata dia, gubernur memiliki kewenangan yang nyata.
“Tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak ada, kegiatannya tidak besar. Tapi proses pemilihannya terlampau mahal,” katanya.

Menurut dia, wacana ini sebenarnya muncul karena keprihatinan dalam pemilihan gubernur yang terlampau berbiaya tinggi kalau dilaksanakan secara langsung

Dalam hal ini, kata dia, seorang calon gubernur dapat menghabiskan puluhan miliar rupiah tetapi kewenangannya terbatas.

Terkait hal itu, dia mengatakan, analisis mengenai pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur yang berbiaya mahal jika dilaksanakan secara langsung ini masih dimatangkan.

Selain itu, dia mengaku secara politik sudah “bisik-bisik” membahas wacana tersebut tetapi belum serius. “Dalam koalisi pun sudah muncul tetapi belum serius,” kata Muhaimin.

Penunjukan Langsung Gubernur, Langkah Mundur

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah solusi untuk meredam konflik dan mahalnya biaya penyelenggaraan pemilu.

Idrus seusai diskusi di Jakarta, Jumat (13/8) mengungkapkan, pemilu secara langsung yang diselenggarakan pasca refomasi merupakan salah satu indikator dari demokratisasi yang tengah dijalankan.

Hal itu dikatakannya menanggapi wacana perubahan sistem pemilihan gubernur secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

“Ini (pemilu langsung) jangan dihentikan, menurut Golkar kita lihat dulu masalahnya apa dan bagaimana mengatasinya, jangan menghindari masalah,” katanya.

Ia mengatakan, adanya berbagai persoalan seperti kerusuhan dan politik uang dalam pemilihan gubernur secara langsung, tidak berarti membuat format politik yang sudah disepakati bersama sebagai salah satu bentuk demokratisasi tersebut diubah.

“Ini perlu ditekankan, masalah perlu dikendalikan, bukan malah mengubah atau lari, sebab format yang sudah dibentuk dan menjadi konsensus bersama tersebut, bila diubah justru akan memicu kembalinya demokrasi ke masa transisi dan semakin membuat demokrasi bergejolak,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam format yang sudah disepakati, maka diperlukan adanya aturan yang lebih berkualitas.

“Kualitas dari aturan diperlukan untuk meredam `money politic` (politik uang) dan juga mengatur dan mengusahakan pendidikan politik yang lebih baik kepada rakyat sehingga mencegah konflik,” katanya.

Wacana penunjukkan langsung Gubernur oleh Presiden mendapat tentangan dari PDIP. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung menyatakan Gubernur sebaiknya dipilih langsung rakyat.

Hal itu ditegaskan Pramono saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu(14/8). Menurutnya banyaknya masalah dalam pemilihan umum kepala daerah yang dijadikan alasan untuk menunjuk langsung Gubernur, tidak bisa dipakai untuk mengubah sistem pemilu tingkat I ini.
“Kalau memang biaya politik begitu besar dan ada begitu banyak politik uang, sebaiknya peraturannya diperketat,” imbuhnya.

Ia meminta agar peraturan perundang-undangan yang ada diperketat sebagai usaha mengurangi ekses negatif dari pemilu kada. “Kalau dipilih presiden, malah kekuasaannya akan terus-menerus,” ujarnya merujuk ke apa yang terjadi pada zaman orde baru. (Antara/Republika/Media Indonesia/IRIM/RM)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: