Setuju Atau Tidak, Citra Aparatur Negara Buruk

Apatur negara bercitra sangat buruk. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah seperti dilaporkan Republika. Asmawi mengatakan pembangunan aparatur negara harus diupayakan pada upaya melakukan pembaruan terhadap pengetahuan, keterampilan, pengalaman, cara pandang dan budaya. Hal itu dilakukan karena sekarang citra aparatur atau birokrasi sudah sangat buruk.

“Setuju atau tidak setuju, kita tidak bisa mengingkari bahwa citra aparatur dan birokrasi kita sudah sangat buruk dewasa ini, baik di pusat maupun daerah,” kata Asmawi saat wisuda program sarjana dan magister Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN di Jakarta, Sabtu.

Apalagi, kata Asmawi, belakangan ini masyarakat melihat dan mendengar di ruang publik bahwa para aparatur penegak hukum bersikap dan berperilaku sangat tidak amanah dan profesional. Pasca reformasi 1998, katanya, sesungguhnya ada optimisme dan masa pencerahan untuk memperbaiki carut-marut birokrasi pemerintahan mulai bersemi dan dirasakan masyarakat.

Sayangnya upaya pembaruan yang dilakukan belum fokus pada pembangunan SDM aparatur, baik kompetensi, nilai ataupun budaya kerja aparatur, dan sepertinya terabaikan sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan tak terbendung. “Ada kerinduan dan pengharapan yang besar agar profesionalisme SDM aparatur harus segera terwujud dalam tataran praktik penyelenggaraan administrasi negara,” katanya.

Asmawi mengatakan idealnya pembangunan aparatur negara harus diupayakan pada upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap pengetahuan, keterampilan, pengalaman, cara pandang dan budaya. “Kelembagaan boleh saja berubah tetapi jika orang yang ada di dalamnya sama saja, dengan sikap dan perilaku yang sama, maka lambat laun sistem tersebut pun akan semakin rusak dengan sendirinya,” kata Asmawi.

Ia mengatakan ada satu pilihan aksi yang efektif untuk mewujudkan aparatur dan birokrasi yang baik yakni melalui pendidikan formal maupun informal. “Mengapa melalui pendidikan? Karena yang dihadapi adalah persoalan yang terkait dengan nilai yang mewujud dalam sikap dan perilaku tersebut telah menjadi kultur,” katanya.

****

Mungkin salah satu contoh dari buruknya citra aparatur negara adalah kesimpulan yang ditangkap publik dan masyarakat dari sikap Mabes Polri yang bersikukuh tak ingin penyelidikan internal 23 rekening para perwira tingginya diusik pihak lain. Seperti dilaporkan Jawapos, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengatakan, permasalahan seputar rekening para perwira kepolisian sudah selesai.

Saat ditemui wartawan di Istana Bogor kemarin (6/8), Kapolri meminta polemik rekening dihentikan. “Sudah, jangan tanya rekening lagi. Itu sudah selesai,” kata Kapolri.

Dia juga menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan dokumen mengenai rekening perwira tersebut kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Tidak boleh. Saya tidak lapor ke satgas,” ujarnya. “Dokumen itu rahasia,” tambah jenderal yang akrab disapa BHD itu.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi yang mendampingi Kapolri menambahkan, pihaknya hanya bisa menyerahkan dokumen rekening milik perwira ke Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ”Yang kami pegang kemarin kan tidak harus ke satgas, tapi ke PPATK. Kan salah seorang anggota satgas ketua PPATK (Yunus Husein). Saya kira bisa dari situ langsung,” jelasnya.

Ito mengatakan, satgas tidak memiliki wewenang menangani kasus rekening. ”Ya, tidak dong. Kan ada aturannya. Ikuti aturan saja. Kita hanya mengklarifikasi. Kita sampaikan klarifikasi. Sekarang lihat saja tugas pokok dan fungsi satgas. Kita lihat dong, kalau satgas punya kewenangan, (baru) kita kasih,” ujarnya.

Di tempat sama, satgas mempertimbangkan untuk menangani kasus rekening perwira. Satgas akan membahas kemungkinan tersebut dalam rapat internal pekan depan. “Kami akan bicarakan dalam rapat minggu depan. Apa kami akan proaktif atau tidak,” jelas Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto.

Di bagian lain, kasus transfer rekening bermasalah yang membelit mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji justru terus diusut Polri. Susno diduga menerima dana miliaran rupiah ke rekening pribadinya yang dikirim oleh JS, mantan pengacaranya.

Pengacara Susno, Muhammad Assegaf, sudah membantah tudingan itu. Pihak Susno menilai sangkaan tersebut hanya dicari-cari. “Pembuktiannya tidak ada, hanya dari katanya orang,” ujar Assegaf.

*****

Tak hanya sikap Kapolri saja yang menimbulkan tanda tanya dan keraguan publik, tapi ada pula suara yang meragukan kebersihan Satgas pemberantasan Mafia Hukum. Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra malah mengatakan, “Jangan-jangan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan membuat mafia hukum merajalela, bukan memberantasnya.”

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar satgas ini dibubarkan saja. Terlebih lagi keberadaan satgas malah memperkecil institusi penegak hukum lainnya, karena mengkerdilkan peranan institusi penegak hukum yang lain. Selain itu satgas juga hanya topeng pencitraan SBY saja.

Akibatnya, menurut Martin, timbul tiga pandangan di masyarakat atas kerja satgas ini.
“Yang pertama dibubarkan saja, dan lebih baik optimalkan institusi yang ada. Kedua, satgas ada, mafia hukum dan korupsi masih merajalela. Ketiga, biarkan saja. Toh akan begitu-begitu saja. Hidup segan, mati pun tak mau.”

Oleh karena itu Martin mengusulkan agar Presiden langsung turun tangan jika memang ingin memberantas mafia peradilan.

“Kenapa tidak Presiden saja yang langsung memimpin satgas. Biar masyarakat melihat pemerintah lansung memberantas mafia hukum,” serunya.

Di sisi lain, pengamat hukum tata negara Refly Harun membenarkan keberadaan satgas sudah merusak tatanan pemerintahan. Akan tetapi, ia menyatakan institusi penegak hukum sekarang sudah sangat begitu rusak, sehingga SBY membentuk satgas yang menjadi alat komunikasinya.

“Lembaga yang sudah ada memang rusak. Satgas adalah bahasa komunikasi yang digunakan SBY untuk berkomunikasi,” ujarnya merujuk ke sumber mafia dalam tubuh kejaksaan dan kepolisian. Akan tetapi, ia melihat keberadaan satgas sudah sangat rancu. Pasalnya, satgas tidak jelas apa tugasnya.

Sedangkan Sekretaris Satgas Denny Indrayana tetap berusaha menanggapi positif kritik-kritik yang disampaikan itu. Ia pun menyatakan membagi orang-orang yang mengkritik dalam tiga kelompok.

“Yang pertama adalah orang-orang yang memang objektif. Mereka adalah akademisi, dan lainnya. Kritik membawa satgas lebih efektif. Kelompok kedua adalah yang mengkritik satgas karena memang mengkritik SBY. Jadi sejak awal memang sudah oposan. Pokoknya presiden no way. Dan yang ketiga adalah mafia sendiri. Mereka berusaha melakukan pelemahan-pelemahan. Jadi mafia fight back,” tegasnya. (IRIB/Republika/Jawapos/MediaIndonesia/AHF)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: