DPR Dengan Rencananya….

Gedung DPR

Setelah jadi bulan-bulanan sorotan publik, karena banyaknya wakil rakyat yang bolos. Kini, DPR mulai berbenah diri untuk menunjukkan peningkatan kinerjanya. Sebagaimana diberitakan Vivanews.com, DPR mencanangkan hari legislasi setiap Rabu dan Kamis untuk mengatasi begitu minimnya produk legislasi atau Undang-undang yang selama ini mereka hasilkan. Dari total 70 RUU prioritas tahun 2010, DPR baru menyelesaikan tujuh saja. Jumlah ini tentu jauh dari memadai dan menunjukkan rendahnya kinerja dewan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR RI, Jakarta memaparkan, “Yang jadi masalah adalah keseriusan Dewan. Jadi untuk ke depan, pimpinan telah menetapkan hari Rabu dan Kamis sebagai hari legislasi yang hanya boleh digunakan untuk membahas produk legislasi”.

Seperti diketahui, DPR memiliki tiga fungsi yang berjalan paralel, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Persoalannya, kata Pramono, DPR menjalankan ketiga fungsi itu secara sekaligus tanpa timeline atau jadwal yang jelas, sehingga justru terkesan menjadi campur aduk, tumpang tindih, dan kurang terencana.

Pramono menjelaskan, “Oleh karena itu, kini hari legislasi benar-benar harus digunakan untuk fungsi legislasi, tidak boleh dicampuradukkan dengan fungsi pengawasan seperti yang terjadi selama ini”. Ia menekankan hal tersebut telah menjadi keputusan bersama seluruh pimpinan dewan dan fraksi.

Untuk mengesahkan hari legislasi tersebut, DPR akan segera merevisi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur tentang kinerja lembaga legislatif. UU MD3 tersebut rencananya akan direvisi satu paket dengan Perubahan Paket RUU Bidang Politik.

Pramono menambahkan, untuk mendorong produktivitas legislasi Dewan, masing-masing komisi di DPR sudah dibebani tugas untuk menyelesaikan setidaknya dua legislasi pada masa sidang berikutnya. Bila hal ini dapat terealisir sesuai rencana, maka DPR paling tidak akan dapat menyelesaikan 22 UU.

Pramono juga menegaskan, penyebab utama dari minimnya produk legislasi Dewan adalah karena minimnya kemauan anggota DPR–bukan sekadar faktor kurangnya staf ahli.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan akan menambah tenaga ahli untuk meningkatkan fungsi legislasi dewan yang kini payah bukan buatan.

DPR Makin Salah Tingkah

Sayangnya, rencana DPR untuk meningkatkan kinerjanya itu seakan menjadi pemanis politik belaka di tengah sorotan kritis rakyat terhadap para anggota dewan. Pasalnya, bersamaan dengan dicetuskannya rencana tersebut, sejumlah anggota DPR lainnya kembali melontarkan usulan baru yang lagi-lagi berbuntut duit.

Kini, setelah gagal memuluskan dana aspirasi, anggota DPR masih berencana membangun rumah aspirasi. Mereka dinilai egois karena hanya mencari jalan pintas agar terpilih lagi dalam pemilu 2014. Seperti diketahui, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan dibentuknya Rumah Aspirasi. Berdasarkan usulan itu setiap anggota DPR diberi dana Rp200 juta untuk menyewa sebuah rumah di daerah pemilihannya untuk dijadikan tempat menampung aspirasi.

Tentu saja, rencana itu ditentang banyak kalangan. Mulai dari kalangan internal DPR sampai para pengamat politik. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin menilai usulan rumah aspirasi untuk anggota DPR yang memakan biaya sekitar Rp 122 miliar sangat berbahaya. Selain mematikan struktur partai di daerah, juga rawan penyelewengan dan ruwet secara pelaksanaan.

Menurut ketua DPP PPP ini, rumah aspirasi anggota dewan cukup ditampung oleh pengurus partai di tingkat DPC sampai ranting di Desa. Ia menegaskan, “Kantor sekretariat parpol di setiap tingkatan bisa berfungsi sebagai tempat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya,” imbuhnya. Lukman menilai usulan dana ini akan susah dalam pengawasannya. Selain itu, dalam konteks efektivitasnya juga akan banyak mengalami kendala.

Usulan ini, lanjutnya, bahkan cenderung menyusahkan anggota DPR dan terus membuat citra Dewan menjadi negatif. “Usulan ini ruwet dan ribet implementasinya. Sebab, banyak anggota DPR itu yang tidak hanya mewakili 1-3 kabupaten. Tak sedikit yang sampai belasan kabupaten,” tegasnya. Bahkan seperti Papua, satu anggota Dewan bisa mewakili belasan kabupaten. “Lalu rumah aspirasi mau dibangun di mana? Apakah tidak justru membuat konflik kecemburuan,” tutupnya.

Sementara itu, sebagian lainnya menilai, Rumah Aspirasi yang diproyeksikan anggota DPR untuk menampung aspirasi rakyat, harusnya tidak dibiayai negara. Anggota DPR berkepentingan menyalurkan aspirasi rakyat pemilihnya, bukan melaksanakan tugas negara.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa kepada detikcom, Senin (2/8/2010) menyatakan, “Menurut saya pribadi, pengadaan rumah aspirasi memang sudah seharusnya diadakan oleh anggota dewan terpilih. Dan ini tidak perlu menggunakan dana negara. Cukup menggunakan uang pribadi saja”. Menurut Saan, rumah aspirasi itu sama halnya seperti posko pemenangan anggota DPR saat pemilu legislatif. Kemudian setelah terpilih menjadi anggota dewan, maka posko itu bisa dijadikan sebagai rumah aspirasi.

Di sisi lain menurut sejumalah pengamat, kandasnya usulan dana aspirasi, yang kini diganti dengan mengusulkan pengadaan rumah aspirasi, mencerminkan kebingungan anggota DPR untuk mendongkrak eksistensi mereka di hadapan rakyat di tengah minimnya produk legislasi lembaga DPR.

Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, Senin (2/8/2010) menyatakan, “Konteks besarnya,DPR gagap menunjukkan eksistensi mereka sebab capaian legislasi sangat minim”.

Menurutnya, dengan mengusulkan pengadaan rumah aspirasi maka sebenarnya anggota DPR secara tidak langsung mencari pembenaran terhadap buruknya kinerja mereka. Karena tidak ada tempat mengadakan pertemuan dengan konstituen, maka ada alasan tidak maksimal menyerap aspirasi konstituen di daerah.

Yunarto bahkan mencurigai pencuatan usul rumah aspirasi merupakan upaya pihak DPR mengalihkan perhatian publik dari isu hobi bolos yang sedang menjadi sorotan belakangan ini. Maka perlu ada isu baru terkait DPR agar perihal kegemaran bolos tersebut tidak lagi jadi sorotan di media massa.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, bila akhirnya usulan proyek bernilai Rp 122 milyar itu nanti terus bergulir di DPR, maka perlu diwaspadai motifasi sebenarnya dari dukungan tersebut. Jangan sampai pengadaan rumah aspirasi di masing-masing daerah pemilihan merupakan ‘tabungan hari tua’ bagi anggota DPR bila kelak tak lagi terpilih sebagai anggota legislatif.

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: