Hajar Mafia Hukum di Polri Dulu, DPR Bolos atau …

Pemberantasan korupsi hingga ke akarnya merupakan tuntutan dan harapan semua orang di Indonesia, mengingat korupsi dan penyelewengan kekuasaan untuk menumpuk harta sudah mengakar kuat di negeri ini. Namun agaknya rakyat harus mengelus dada karena harapan itu belum akan terwujud untuk saat ini. Setidaknya terkait dengan kasus salah satu badan penegak hukum yang sempat dihebohkan dengan rekening gendut sejumlah ‘atasan’nya. Tim independen kasus Gayus Tambunan yang mencatut nama sejumlah perwira polisi sudah dibubarkan. Komjen Susno Duadji, mantan Kabareskrim yang pertama membuka skandal Gayus, menilai pembubaran tim itu prematur.

Anehnya, hingga saat ini penyidik Bareskrim Mabes Polri belum menetapkan Gayus Halomoan Tambunan sebagai tersangka terkait dugaan keterlibatan dalam perkara mafia pajak serta dugaan menerima suap dari berbagai perusahaan saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, Polri meminta Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana untuk menjelaskan dugaan praktik mafia hukum dalam kasus rekening mencurigakan beberapa perwira polri. Sebelumnya, Denny yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Hak Azasi Manusia dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam keterangan pers mengemukakan adanya praktik mafia hukum dalam kasus rekening mencurigakan milik perwira Polri.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPTAK) menyebutkan adanya transaksi mencurigakan pada 23 rekening milik perwira Polri. Transaksi yang mencurigakan itu antara lain penutupan rekening, pemindahan ke rekening valas, transaksi untuk investasi, membayar utang, membayar premi asuransi, transaksi dari harta keluarga atau warisan, pembayaran biaya restitusi biaya berobat. Polri telah menyelidiki 23 rekening itu dengan cara wawancara, pemeriksaan, konfirmasi dan mengecek fisik dan verifikasi atas transaksi yang dicurigai.

Belum selesai kasus muncul kasus lain lagi yang menyoal moralitas anggota DPR. Apa lagi kalau bukan kasus bolos mereka. Bila wakil rakyat sering bolos, lalu bagaimana dengan masyarakat? Katanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

Berbagai usulan telah diutarakan demi mencegah terulangnya kembali fenomena ini. Tapi bila fenomena ini telah menjadi moral dan kepribadian mereka, apakah segala bentuk hukuman dapat membuat mereka jera? Terlebih lagi, saat ini yang dipermasalahkan bukan hanya absen sidang paripurna, tapi juga rapat-rapat komisi. Ini menunjukkan masalahnya sudah cukup mengakar. Lalu mana yang harus ditertibkan terlebih dahulu? Polri, DPR atau … (IRIB/SL/MF)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: