Jangan Suka Bolos Kayak Anggota DPR

Gedung DPR

Tingkat kehadiran anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Padahal, dalam UU No 27/2009 cukup jelas diatur, jika enam kali absen sanksinya adalah pemberhentian.Selama tiga kali masa sidang Dewan, tingkat ketidakhadiran anggota DPR justru berada dalam tren meningkat dibandingkan saat awal dilantik 1 Oktober 2009 lalu. Hal itu terlihat dari tingkat kehadiran dalam sidang-sidang di Parlemen, baik sidang paripurna, sidang komisi, maupun alat kelengkapan parlemen lainnya. Ironisnya lagi, tingkat kehadiran anggota DPR RI pada masa sidang ketiga yaitu 5 April hingga 18 Juni 2010 melorot tajam jika dibandingkan dengan masa sidang kedua.

Di banding fraksi-fraksi lainnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) adalah fraksi yang paling rendah tingkat kehadirannya selama periode DPR RI 2009-2010.

Padahal setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja legislasi yang memadai, anggota DPR pembolos justru merajalela. Menurut perhitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), gaji bersih setiap anggota DPR sebesar Rp 913 juta pertahun, sebesar Rp 929 juta pertahun untuk posisi wakil ketua badan, dan sebesar Rp 937 juta pertahun untuk ketua badan. Fitra memperkirakan Rp 511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR.

Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI Nudirman Munir, jika merujuk UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dan Tata Tertib DPR No 1 Tahun 2009 disebutkan tentang kehadiran anggota DPR. Ia menyatakan, “Bagi yang tidak hadir selama tiga kali berturut-turut maka dapat diberhentikan dari alat kelengkapan DPR. Hal tersebut diatur dalam Keputusan DPR Tahun 2004 tentang Kode Etik pasal 6 ayat (2).

Bahkan bagi anggota DPR yang selama enam kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan di DPR dapat diberhentikan dari keanggotannya jika tanpa alasan yang jelas. Nurdiman memaparkan, “Dalam UU MD3 jika hingga enam kali tidak hadir dalam persidangan di DPR baik paripurna maupun alat kelengkapan tanpa alasan yang jelas maka dapat diberhentikan”.

Sementara itu menurut pakar Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Iberamsjah, tabiat atau perilaku anggota DPR RI saat ini terparah. Karena tingkat kedisiplinan, sudah rendah di tahun pertama bekerja.

Pernyataan tersebut ia kemukakan menanggapi tingkah laku para wakil rakyat yang tidak bersungguh-sungguh mengikuti sidang paripurna, Senin (26/7). Selain tingkat kehadiran yang rendah, sejumlah anggota dewan yang hadir terlihat lebih sering sibuk dengan ponselnya, ketimbang serius mengikuti jalannya rapat.

Iberamsjah menyebut, para anggota dewan tersebut bukanlah wakil rakyat. Melainkan hanya mewakili diri sendiri atau partai politik. Seharusnya, sebagai elite politik mereka sadar menjadi contoh bagi masyarakat.

Selain rekrutmen yang bermasalah di parpol, menurutnya para legislator merupakan orang-orang yang tidak siap mengemban amanah rakyat. Karena sudah kebal walau kelakuan mereka dikritik. Mereka seperti badak yang tahan kritik. Hatinya sudah buta dan tak mempan sanksi sosial. (IRIB/Detiknews/Inilah.com)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: