TNI Langgar HAM? AS-lah yang Berhak Menilai

Kamis lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus), sudah selesai. “Bagi TNI, persoalan dugaan pelanggaran HAM oleh Kopassus telah selesai,” katanya, di Jakarta, menanggapi pembukaan kembali latihan bagi Kopassus oleh Amerika Serikat (AS) yang disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Robert Gates, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro.

Seperti dilaporkan Republika, Panglima TNI mengatakan, sejak sepuluh tahun lebih TNI telah melakukan reformasi internal di berbagai lini dan itu telah disampaikan di berbagai forum internasional. “Misalnya, dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata se-Asia Pasifik (Chief of Defence Conference/CHOD), kepercayaan yang diberikan kepada TNI untuk ikut dalam Latihan Bersama Komando AS Kawasan Asia Pasifik Cobra Gold, latihan misi perdamaian PBB Garuda Shield dan lainnya,” tutur Djoko.

Djoko bahkan menegaskan, TNI juga telah memasukkan pendidikan HAM dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan di TNI sehingga tidak ada lagi prajurit TNI yang akan melanggar HAM dalam penungasannya, baik di daerah aman maupun di daerah konflik. “Jadi, bagi TNI, persoalan Kopassus terkait pelanggaran HAM sudah selesai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyatakan, pihaknya menyambut positif keputusan AS untuk memberikan kembali latihan bagi Kopassus. “Kami akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, apalagi Kopassus merupakan salah satu satuan khusus terbaik di dunia,” ujarnya, usai mendampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menhan Robert Gates.

*****

Seorang senator senior Amerika Serikat, 22 Juli, menyuarakan penyesalan akan pelanjutan hubungan dengan pasukan khusus Indonesia. Ia mengatakan satuan tersebut harus memecat petugas yang terlibat dengan kekerasan sebelum bekerja sama lebih mendalam.

Senator Patrick Leahy dari Vermont, penggagas hukum yang melarang dukungan AS pada militer asing yang melanggar hak asasi manusia, mengatakan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) militer Indonesia tetap tidak mengungkap penyesalan, secara umum belum mereformasi dan tidak akuntabel. “Saya sangat menyesal bahwa sebelum menempuh jalan untuk memulai hubungan kembali, Kopassus tidak melakukan reformasi sepantasnya yang kami harapkan,” kata Leahy, anggota Partai Demokrat yang mengusung Presiden AS Barack Obama.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates, berkunjung ke Jakarta pada Kamis, mengumumkan bahwa AS akan meneruskan kerja sama dengan Kopassus, pasukan elit yang terlibat dengan operasi besar di Indonesia pada masa lalu. Pemerintah Obama mencari cara untuk membangun hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbanyak di dunia, yang telah berubah dalam tempo satu dekade menjadi demokrasi dipimpin oleh sipil.

Tetapi Gates mengatakan hubungan dengan Kopassus akan terbatas pada tahap awal dan AS hanya akan mengembangkan kerja sama bila unit tersebut dan keseluruhan militer Indonesia, melakukan reformasi.

Leahy, yang mengetuai sub-komite Kepatutan Senat yang berwenang untuk pendanaan kegiatan luar negeri, lega bahwa Gates tidak mengumumkan kerja sama penuh.

*****

Masih terkait TNI, Republika melaporkan, sejumlah warga di Kabupaten Gorontalo Utara meminta agar seluruh anggota TNI Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) yang bermarkas di wilayah tersebut segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. “Sejak ada KOSTRAD di daerah ini, kami justru tak merasa aman karena mereka sering terlibat bentrok dengan masyarakat,” ujar Hamzah, salah seorang warga yang turut menjadi korban penganiayaan oknum anggota TNI.

Menurut dia, tindakan sewenang-wenang sejumlah anggota KOSTRAD, selalu mengakibatkan jatuhnya korban dalam beberapa bulan terakhir. “Sebelumnya Gorontalo Utara sangat aman, tapi setelah ada mereka kok justru jadi banyak konflik. Saya berharap anggota TNI tidak bersikap kasar dan arogan bila berhadapan dengan warga,” tukasnya.

Bentrok antara warga dan anggota KOSTRAD berulang kali terjadi di Gorontalo Utara dan puncaknya terjadi pada Kamis (22/7) dan mengakibatkan puluhan orang luka-luka dari kedua pihak dan dua diantaranya nyaris tewas.

Sementara itu, Komandan Batalyon Infanteri 221 Motuliato Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD), Letkol Infanteri Dendi Suryadi mengatakan bahwa pihaknya tak pernah mengandalkan kekerasan dalam bertugas. “Dalam kasus bentrok yang terakhir, kejadiannya dipicu oleh sejumlah warga yang sudah mabuk dan menganiaya anggota kami,” ujarnya.

*****

Adanya oknum TNI yang bersikap arogan dan membusungkan dada di depan warga sudah bukan pemandangan aneh. Mungkin kasus yang terjadi Gorontalo adalah bias dari kegeraman warga melihat tingkah pongah oknum yang mengenakan seragam korps yang seharusnya membela negeri bukan menganiaya anak negeri. Tanpa harus menghakimi pihak manapun, adalah harapan dari masyarakat kepada para perwira dan komandan militer untuk bersikap jujur dan tidak asal main bela anak buah. Orang yang merasa berada di atas memang selalu punya alasan untuk membenarkan semua tindakan, termasuk dengan menyebut pihak lain sebagai pemicu masalah.

Keberadaan TNI adalah sebuah keharusan bagi negara dan bangsa. TNI adalah korps yang siap menyumbangkan jiwa dan darahnya demi membela tanah air dan kesatuan negara. Pengorbanan TNI untuk bangsa dan negara memang tak diragukan dan itulah tugas mulia yang disandang oleh militer. Hanya saja, TNI harus membenahi diri untuk bersikap proporsional dan merangkul rakyat.

Yang menyedihkan sebenarnya adalah pandangan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso saat menyebut masalah HAM TNI khususnya Kopassus sudah selesai. Artinya, TNI sudah tidak punya tuduhan pelanggaran HAM lagi. Alasannya, AS sudah mengumumkan itu. Sebagai bukti membaiknya HAM TNI adalah keputusan AS untuk memberikan kembali latihan bagi Kopassus.

Entah komentar apa yang mesti diberikan. Pepatah maling teriak maling mungkin pepatah yang paling tepat untuk menyifati AS. Tak ada yang tak tahu bahwa negara super power ini pelanggar HAM terberat di dunia. Lihat saja apa yang dilakukannya di Afghanistan, Irak, Palestina, Lebanon, Panama, Nikaragua, Guantanamo, Jepang, Vietnam dan masih banyak lagi. Berhakkah AS memberi penilaian tentang sebuah negara atau lembaga sebagai pelanggar HAM atau bukan? Semoga para petinggi TNI menyadari benar fakta ini.

(IRIB/Republika/AHF)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: