Ketika Inggris Melindungi Penjahat Perang

Pemerintah Konservatif Inggris menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan draf mengenai perubahan undang-undang penindakan terhadap para penjahat perang. Draf yang dibawa ke Majelis Rendah Inggris itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunanan undang-undang tersebut.

Menteri Kehakiman Inggris, Kenneth Clarke membela draf tersebut, seraya mengatakan bahwa pemerintah London hendak menutup kemungkinan penyalahgunaan ketentuan ini terhadap orang lain dengan memanfaatkan argumentasi yang lemah, terutama terhadap para diplomat asing. Maksud diplomat asing dalam pernyataan Kenneth Clarke adalah politisi dan militer Rezim Zionis Israel yang berperan dalam pembantaian massal warga Palestina.

Pada Desember 2009, pengadilan Inggris mengeluarkan keputusan pencekalan Tzipi Livni yang menyebabkan batalnya lawatan mantan menlu Israel ini ke London. Sebelum sebelumnya, keluar keputusan sejenis yang mencegah masuknya Ehud Barak, Menteri Peperangan rezim Zionis ke Inggris. Pada tahun 2007, Mantan Direktur Badan Keamanan Israel membatalkan lawatannya ke Inggris, karena khawatir ditangkap di negara itu.

Kenneth Clarke mengatakan, kemudahan keluarnya instruksi cekal berganti menjadi kepentingan politik. Seraya mengkritik motif politis para penuntut yang memanfaatkan undang-undang mengenai kejahatan perang, Clarke menjustifikasi perubahan undang-undang tersebut dengan dalih kepentingan politik. Menkeh Inggris ini menyebut kemudahaan instruksi cekal bagi penjahat perang menghalangi Inggris mewujudkan kebijakan luar negeri yang teratur dan berpengaruh dalam menyelesaikan berbagai masalah di level internasional.

Selain Clarke, Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague getol mengkritik sejumlah aksi yang mengeluarkan keputusan cekal bagi para politisi Israel, seraya mengatakan,hal ini tidak bisa diterima menyebabkan pejabat Israel kesulitan mengunjungi Inggris.

Para pengamat politik menilai draf ini sebagai upaya pemerintah konservatif Inggris meningkatakan hubungannya dengan Tel Aviv. Kabinet Cameron lebih dekat dengan rezim Zionis dibandingkan Partai Buruh. Faktanya, salah seorang pejabat tinggi Israel merespon positif draf tersebut.

Tampaknya perubahan undang-undang mengenai kejahatan perang merupakan aksi permulaan untuk mengokohkan peran Inggris di Timur Tengah melalui kedekatan London dan Tel Aviv melebihi sebelumnya. Bahkan, Duta Besar rezim Zionis, Rom Prosor memuji pemerintah Cameron yang telah menutup pintu penangkapan bagi para penjahat perang di Inggris.

Menteri Kehakiman Inggris mengkritik undang-undang kejahatan perang sekaligus mengusulkan drat perubahannya. Namun ironisnya, pejabat tertinggi pemerintah Inggris di bidang keadilan ini justru tidak menyesalkan pembatasan hak warganya dalam menindak para penjahat perang di sebuah negara yang mengklaim sebagai pengusung hak asasi manusia dan keadilan di dunia ini. (IRIB/PH)

Categories: Hubungan Internasional | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: