Para Advokat Bobol Gedung MA

Sejumlah advokat baru-baru ini bertindak brutal di tempat yang terhormat, Mahkamah Agung. Brutal karena yang terjadi bukan kecerdasan argumentasi hukum, melainkan kekerasan fisik.

Media Indonesia hari ini (Senin,19/7) melaporkan, aksi tersebut melibatkan dua organisasi advokat, yaitu Perhimpunan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). KAI didirikan antara lain oleh tokoh sekaliber Adnan Buyung Nasution sebagai koreksi dan ketidakpuasan terhadap wadah tunggal Peradi.

Adapun Peradi lahir setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang Pasal 28-nya tegas mengatur perihal satu-satunya wadah profesi advokat. Akan tetapi, kenyataan kembali memperlihatkan para advokat terlalu hebat dan terlalu adem untuk disatukan dalam wadah tunggal. Maka pecahlah konflik dan lahirlah KAI.

Mahkamah Agung yang diharapkan menjadi mediator dalam konflik itu justru mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK MA) Nomor 089 Tahun 2010, yang hanya mengakui organisasi Peradi. MA meminta kedua organisasi advokat menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Karena tidak puas dengan keputusan itu, sejumlah anggota KAI membobol pintu pagar samping Gedung MA, memasuki sebuah ruangan, dan menurunkan foto Ketua MA Harifin A Tumpa serta menginjak-injaknya.

Aksi anggota KAI itu jelas memalukan. Insan profesional yang sehari-hari berpraktik sebagai pembela hukum berperilaku brutal. Agaknya itulah kemarahan yang tak tertahankan setelah upaya yang sopan dan beradab gagal.

Wadah tunggal sesungguhnya tidak lagi cocok dengan zaman. Ia mengingatkan kita akan era Orde Baru, yang bermuara kepada penyeragaman. Semuanya harus dalam satu kendali. Asas tunggal, calon tunggal, wadah tunggal. Celakanya, UU Advokat yang lahir setelah reformasi memerintahkan keberadaan wadah tunggal advokat itu. Padahal, di zaman Orde Baru sekalipun, justru organisasi advokatlah yang tak bisa dikendalikan dengan cara membuatnya hanya punya wadah tunggal.

Perlawanan terhadap UU Advokat telah beberapa kali dilakukan melalui judicial review. Selama 2003-2006 saja lima permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, upaya untuk merontokkan wadah tunggal gagal total. Dan kini MA pun memperkuat eksistensi satu-satunya wadah itu.

Begitulah, legalistik formal, hitam di atas putih, lagi-lagi dimenangkan kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Aspirasi di level komunitas, yaitu aspek sosiologis, lagi-lagi dikalahkan alias tidak didengarkan.

Sekarang tinggal pemerintah dan DPR, apakah mau mendengarkan aspirasi itu, merevisi UU Advokat, menghapus ketentuan tentang wadah tunggal yang tidak reformis itu.(IRIB/Media Indonesia/PH)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: