Ironi Penyelundupan Manusia di Eropa

Human Trafficking

Badan PBB Urusan Pemberantasan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir (UNODC) dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa Eropa Barat merupakan tujuan terbesar penyelundupan manusia. Diperkirakan setiap tahunnya, agen-agen kejahatan bisa mengeruk keuntungan 3 miliar dolar dari hasil perdagangan manusia. Laporan PBB itu juga menyebutkan, lewat prakteknya itu mafia-mafia penyelundupan manusia di Eropa kini sejatinya telah menerapkan bentuk baru perbudakan di dunia modern.

Data-data yang ada menunjukkan, setiap tahunnya terdapat lebih dari 140 ribu orang di Eropa yang menjadi korban organisasi kejahatan dan diperkirakan angka itu bakal mengalami peningkatan sekitar 50 persen per tahun. UNODC dalam laporan tahunannya menyebutkan, “Banyak perempuan dan anak-anak dari negara-negara Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin hijrah ke Eropa barat dengan niat untuk bekerja. Namun setibanya di sana, mereka justru dipaksa menjadi pekerja seks komersial ataupun menjadi buruh murah. 51 persen dari korban penyelundupan manusia merupakan warga negara-negara kawasan Balkan dan bekas Uni Soviet, 13 persen berasal dari Amerika Latin, 7 persen dari Eropa Timur, dan 5 persennya lagi berasal dari Afrika.

Mengomentari masalah ini, Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa menyatakan, “Sebagian besar masyarakat Eropa berpikir bahwa era perbudakan telah berakhir beberapa abad lalu. Padahal sampai kini pun budak-budak masih hidup di tengah-tengah kita”. Data korban penyelundupan manusia menunjukkan, setiap tahunnya lebih dari 2,4 juta orang di seluruh dunia menjadi korban penyelundupan manusia dan 80 persen di antaranya adalah perempuan dewasa dan remaja putri.

Fakta menunjukkan perempuan merupakan korban terbesar penyelundupan manusia. Ironisnya lagi, sebagian besar kasus penyelundupan manusia lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan bisnis seks ketimbang tenaga buruh. Negara-negara seperti Albania, Belarusia, Bulgaria, Cina, Lithuania, Nigeria, Moldovia, Rumania, Rusia, Thailand, dan Ukraina disebut-sebut dalam laporan PBB sebagai negara asal penyelundupan. Sementara Belgia, Belanda, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Jepang, Thailand, Turki, dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan.

Penyelundupan manusia merupakan tragedi kemanusiaan dan terbilang sebagai aksi kejahatan yang mendatangkan keuntungan finansial terbesar setelah penyelundupan narkoba dan senjata. Berdasarkan definisi yang ditetapkan PBB, penyelundupan manusia adalah upaya penguasaan terhadap manusia melalui cara kekerasan, penipuan, kecurangan, dan cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi mereka.

Menurut perkiraan Organisasi Buruh Internasional (ILO), sedikitnya 12,3 juta orang dewasa dan anak-anak dieksploitasi sebagai pekerja seks dan tenaga buruh. Berdasarkan laporan tim investigasi penyelundupan manusia yang disampaikan di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, 23 Oktober 2009 lalu, kondisi buruk perekonomian dunia merupakan penyebab meningkatnya aksi penyelundupan manusia. Kemiskinan dan pengangguran di kalangan remaja dan permintaan tenaga buruh murah merupakan sejumlah faktor yang memperburuk krisis ekonomi dan membuka peluang terjadinya aksi perdagangan manusia.

Penyelundupan manusia atau human trafficking merupakan suatu bagian dari dinamika perpindahan penduduk. Dalam hal ini migrasi tenaga kerja pada satu titik bisa berlangsung secara sukarela untuk kepentingan jangka pendek dan dapat dilakukan secara paksa. Perpindahan tenaga kerja baik secara sukarela maupun paksa bukanlah fenomena baru. Misalnya pada zaman kolonisasi, penduduk lokal dipindahkan baik melalui perbudakan, perdagangan karena hutang, ataupun perpindahan yang dilakukan oleh negara dalam hal penjahat kriminal atau pengasingan politik.

Namun ada perbedaan mendasar dengan trafficking yang terjadi pada abad masa kini, yaitu migrasi antar negara. Dalam arus migrasi ini, terdapat fenomena lain yang muncul yakni feminisasi migrasi yang didominasi oleh anak gadis dan perempuan. Pekerjaan yang dilakoni oleh gadis-gadis atau perempuan korban penyeludupan manusia bercirikan 3D yaitu : dirty, no dignity, and dangerous atau kotor, tidak memiliki martabat, dan berbahaya.

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia adalah akibat ambruknya sistem ekonomi lokal, sehingga banyak anak-anak, gadis dan perempuan yang diekspos ke tempat-tempat kerja global untuk mencari pendapatan. Situasi ini semakin merajalela di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi parah serta negara-negara yang mengalami perpecahan. Di samping itu, pekerjaan yang tersedia dalam negeri tidak sesuai dengan pekerjaan pilihan mereka untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi para anak gadis itu.

Bagi para calon migran sendiri, mereka tidak mengetahui apakah calon tenaga kerja atau para rekruter itu resmi atau gelap. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada tawaran suatu pekerjaan disuatu tempat di suatu negara, dan dengan jumlah tertentu atau dengan kesepakatan tertentu, mereka bisa direkrut untuk pekerjaan itu. Orang-orang seperti ini, baru kemudian menyadari bahwa mereka telah memasuki negara secara gelap. Dan para migran gelap inilah yang posisinya sangat rentan, tanpa perlindungan.

Di sisi lain, tumbangnya nilai-nilai moral di Barat merupakan salah satu faktor penting yang mengubah Eropa menjadi target utama penyelundupan manusia. Perubahan pola migrasi dan merebaknya kemiskinan di kalangan perempuan adalah sekian penyebab yang mendorong kaum perempuan terjerumus dalam jebakan mafia penyelundupan manusia.

Meluasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata berpengaruh sangat kuat terhadap perempuan. Bahkan menurut data yang ada, sekitar 1/3 milyar penduduk miskin dunia, 70 persen di antaranya berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan yang berharap bisa memperbaiki taraf hidupnya namun akhirnya terjebak dalam jaringan penyelundupan manusia. Awalnya mereka diiming-imingi dengan pekerjaan sebagai perawat bayi, pembantu, ataupun pelayan. Namun setelah mereka dihadapkan banyak masalah, mereka pun akhirnya dikontrol oleh para agen perdagangan manusia lewat ancaman dan kekerasan lantas dieksploitasi sebagai pekerja seks. Banyak perempuan dan remaja putri yang menjadi korban kejahatan tersebut merasa tidak kuasa lepas dari keadaan yang ada sehingga menyerah begitu saja. Kondisi inilah yang akhirnya membuat upaya pemberantasan terhadap model baru perbudakan ini tidak mudah dilakukan.

Selama ini beragam upaya untuk memberantas penyelundupan manusia di tingkat internasional telah dilakukan. Salah satunya adalah pembuatan kesepakatan internasional yang tertuang dalam Protokol Palermo. Protokol ini berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan (trafficking) manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Kini sudah ada 133 negara yang meratifikasi protokol tersebut.

Berdasarkan Protokol Palermo, upaya pemberantasan penyelundupan manusia dibangun di atas tiga landasan, yaitu: pencegahan terjadinya aksi kejahatan, menindak para pelaku kejahatan, dan melindungi para korban. Sayangnya hingga kini upaya pemberantasan penyelundupan manusia belum banyak membuahkan hasil yang membanggakan. Para mafia penyelundupan manusia masih terus mengeruk puluhan miliar dolar dari bisnis haramnya itu dengan memanfaatkan celah hukum.

Sebagian kalangan menilai, penyelundupan manusia hanyalah efek dari kondisi ekonomi dan sosial dunia yang tidak adil. Namun demikian, hal itu bukan satu-satunya faktor. Penyebab utama munculnya model baru perbudakan ini lebih disebabkan oleh jatuhnya nilai-nilai moral dan kemanusiaan di tengah masyarakat Barat.

Tentu saja kenyataan ini sungguh ironis. Selama ini negara-negara Eropa mengklaim dirinya sebagai pembela hak asasi manusia dan pejuang diskriminasi gender. Namun nyatanya, aksi perbudakan modern terbesar terhadap perempuan dan anak-anak justru terjadi di wilayah mereka. Sialnya lagi, banyak negara-negara Eropa yang menerapkan kebijakan standar ganda dalam menangani masalah ini. Di mata sejumlah negara-negara Barat, korban penyelundupan manusia yang sebagian besar berasal dari negara-negara miskin merupakan warga kelas dua atau tiga yang tak layak untuk mendapat perlindungan atas hak-hak mendasar mereka.

Categories: Hubungan Internasional | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: