SBY Pasang Kuda-Kuda di Daerah

Partai Demokrat bertekad ingin mempertahankan keunggulan untuk Pemilu 2014. Sejumlah tokoh baru resmi dirangkul masuk dalam kepengurusan. Tak terkecuali, tiga gubernur yang ikut dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat 2010″2015.

Tiga gubernur itu adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang. Mereka ikut diambil sumpahnya oleh Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 30 pimpinan dan anggota dewan pembina lainnya.

Selain Soekarwo yang sudah masuk dalam kepengurusan Demokrat di daerah, Fauzi Bowo dan Sinyo Harry Sarundajang benar-benar baru di Demokrat. Bahkan, khusus Sarundajang, saat terpilih sebagai gubernur pada 2005, partai pengusungnya justru PDI Perjuangan (PDIP).

Selain Sarundajang, beberapa anggota dewan pembina lainnya tercatat termasuk yang akhirnya memilih lompat pagar ke partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009 itu. Di antaranya, Suaedy Marasabessy dan Farid Prawiranegara. Suaedy adalah mantan ketua DPP Partai Hanura, sedangkan Farid merupakan salah seorang pendiri Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengomentari hal itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi menilai Partai Demokrat ingin menanamkan pengaruh di sejumlah provinsi yang gubernurnya masuk di keanggotaan Dewan Pembina DPP. Di sisi lain, para kepala daerah juga memanfaatkan kesempatan itu. Sebab, Partai Demokrat memiliki daya tarik tinggi sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilpres.

Ia menjelaskan bahwa langkag semacam itu merupakan simbiosis mutuliasme antara gubernur yang membutuhkan jaminan politik dan Partai Demokrat yang memerlukan penguatan infrastruktur.

Burhan menambahkan, supply kader internal yang masih kurang telah membuka kesempatan bagi figur-figur di luar partai untuk mempersiapkan investasi politik jangka panjang. Apalagi, sampai paro pertama 2010, Partai Demokrat mengalami banyak kekalahan pilkada. Padahal, ini terjadi setelah kemenangan besar Demokrat pada Pemilu 2009.

Burhan lantas mencontohkan kekalahan Demokrat dalam pemilihan gubernur Kalsel dan Kepri. Sejauh ini Demokrat baru menang di Bengkulu. Sukses di Jambi malah diperoleh dengan ikut mendukung kader Golkar. Ia menjelaskan, “Boleh dibilang kekalahan pilkada ini sebagai lampu kuning bagi Demokrat untuk kesiapan 2014. Jadi, salah satu cara menyiasatinya adalah dengan meminang gubernur-gubernur yang diharapkan mampu menjadi etalase Demokrat menyongsong 2014”.

Meski begitu, Burhan mengingatkan bahwa langkah Demokrat bisa menimbulkan komplikasi serius dan benturan dengan partai lain. Sebab, sejumlah gubernur yang ditarik itu saat maju dalam pilkada tidak mengandalkan tiket Demokrat. Misalnya, Fauzi Bowo yang didukung semua partai, minus PKS, saat maju dalam pilkada DKI Jakarta. Begitu juga Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang yang maju dengan dukungan PDIP. Ia mengingatkan, langkah semacam itu bisa menimbulkan iritasi serius dengan partai lain. (IRIB/JPNN)

Dewan Pers Siap Kaji Infotainment Masuk Nonfaktual

Dewan Pers akan mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait tayangan infotainment. KPI dalam Rakornas, Jumat mengeluarkan rekomendasi memasukkan infotainment ke dalam tayangan nonfaktual.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengungkapkan tayangan infotainment saat ini berada dalam dua undang-undang berbeda, yaitu UU Pokok Pers dan UU Penyiaran. UU Penyiaran memungkinkan tayangan infotainment mengalami sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF), sedangkan UU Pokok Pers mengharamkan sensor ataupun bredel.

Seperti dikutip situs Vivanews.com, Bagir Manan kemarin (Sabtu, 10/7) menyatakan, “Persoalannya adalah apakah yang disiarkan oleh infotainment itu mengandung pekerjaan jurnalistik atau tidak?”.

Bagir menjelaskan jika infotainment ingin dianggap sebagai pekerjaan jurnalistik maka mereka wajib mentaati UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun kalau mereka tidak mau maka mereka akan terkena UU Penyiaran dan masuk ke dalam lembaga sensor.

Ia menjelaskan, “Ada untung ruginya bagi infotainment kalau mau masuk pekerjaan jurnalistik. Tayangan infotainment harus mengikuti batasan-batasan undang-undang pers dan kode etik, kalau tidak mau masuk maka mereka terkena undang-undang penyiaran”.

Bagir sendiri belum membicarakan rekomendasi KPI perihal masuknya infotainment ke dalam tayangan nonfaktual kepada anggota Dewan Pers yang lain dan pihak infotainment. Namun dewan pers telah ada kesepakatan dengan pihak infotainment untuk dibicarakan bersama posisi infotainment dalam jurnalistik.

AJI Usul Ada Lembaga Monitor Infotainment

Mereaksi munculnya usulan infotainment dikategorikan sebagai tayangan di luar berita (nonfaktual) di Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Bandung. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengusulkan ada satu lembaga yang khusus memonitor infotainment.

Ketua AJI, Nezar Patria kepada detikcom menyatakan, “AJI mengusulkan ada satu lembaga atau badan yang khusus memonitor tayangan-tayangan infotainment,”

Nezar menjelaskan badan ini bisa terdiri dari KPI, Dewan Pers dan LSM pemerhati media. Namun AJI tidak setuju jika sensor ini dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) yang sudah ada.

Nezar menjelaskan, “Jika lewat LSF prosesnya sangat panjang dan birokrasinya akan rumit. Ini berhubungan dengan waktu penayangan. Tayangan infotainment kan ratusan, waktunya bisa sangat panjang,” beber.

AJI menyambut baik usulan KPI ini. Menurut Nezar, pihaknya pun merasa resah dengan tayangan infotainment akhir-akhir ini. “Alangkah lebih baik KPI dan Dewan Pers membentuk badan khusus untuk infotainment. Tugasnya mereview, dan melakukan evaluasi terhadap tayangan yang menabrak koridor norma-norma yang berlaku”.

Sementara itu, menanggapi usulan infotainment dikategorikan sebagai tayangan di luar berita (nonfaktual) di Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Asro Kamal Rokan menilai KPI tidak punya wewenang mengubah status infotainment.

Ia menjelaskan, “Apabila infotainment tersebut melakukan pelanggaran kode etik silakan adukan kepada Dewan Pers. Kalau melanggar hukum silakan adukan ke pihak yang berwajib. Tapi, melarang, mengubah status infotainment, selain bukan wewenang KPI, tapi juga terutama tindakan itu dapat melanggar undang undang”.

Asro menegaskan dalam UU Pers No 40/ 99 tidak ada sensor untuk karya jurnalistik. Tidak ada satu pasal pun dalam UU Penyiaran yang memberi kewenangan untuk mengatur produk karya jurnalistik.

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: