Satpol PP Dipersenjatai Picu Kontroversi

Keputusan terbaru pemerintah mengenai kepemilikan senjata api oleh ‎satpol pamong praja menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menilai ‎keputusan tersebut memicu friksi lebih besar di masyarakat.‎

Pada 25 Maret lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ‎menandatangani peraturan Menteri No 27 Tahun 2010 dan Peraturan ‎Menteri No 26 Tahun 2010 soal kepemilikan senjata api oleh satpol PP.‎

Kementerian beralasan, sesuai dengan tugas pokoknya, Satpol PP harus ‎membantu kepala daerah dalam menegakkan pelaksanaan peraturan ‎daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman ‎masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki konsekuensi terhadap ‎keselamatan jiwanya sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api.

Senjata api yang boleh digunakan satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) ‎berbeda dengan yang dimiliki polisi dan TNI. Menteri Dalam Negeri ‎Gamawan Fauzi mengatakan, “Memang boleh menggunakan senjata tapi ‎pelurunya tidak tajam.” ‎‎

Dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan ‎Senjata Api bagi Satpol PP menyebutkan senjata api adalah senjata gas ‎air mata berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan ‎dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut ‎listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik ‎stroom.

Penggunaannya pun, kata Gamawan, cukup selektif dan tidak bebas ‎begitu saja. Dalam Permendagri itu pun menegaskan yang boleh ‎menggunakan senjata api ini meliputi kepala satuan, kepala ‎bagian/bidang, kepala seksi, komandan pleton, dan komandan regu. ‎Selain pejabat satpol PP, anggota yang melaksanakan tugas operasional ‎di lapangan juga dapat menggunakan senjata api. Ditegaskannya, “Paling ‎banyak 1/3 dari seluruh anggota Satpol PP. Itu juga merupakan bagian ‎dari selektif.”

Selain itu, pemberian senjata sangat selektif dan harus memperoleh ijin ‎dari pihak kepolisian. Gamawan menjelaskan, “Kita koordinasi dengan ‎Polri dan mereka yang menilai. Kalau dinilai layak baru diberikan, jika tidak ‎diijinkan, ya tidak.”
Berbeda dengan sikap mendagri, politisi asal Partai Amanat Nasional, ‎Ahmad Rubaei menyatakan tidak melihat adanya urgensi dibalik ‎mempersenjatai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebab, menurut ‎dia, tidak ada ancaman yang berbahaya dibalik tugas dan fungsinya.

Ahmad saat dihubungi TEMPO di Jakarta, Rabu (7/7) mengungkapkan, ‎‎”Cabut saja Peraturan Menteri itu, mempersenjatai seorang pamong rakyat ‎itu tidak beralasan,”
Menurut Ahmad, Satpol PP belum siap secara psikologis untuk ‎dipersenjatai. Gesekan dengan masyarakat dan konflik horizontal di akar ‎rumput rentan jatuh korban jika satpol pp dipersentajai. ‎Ditegaskannya,”Bisa banyak korban kalau terjadi ada bentrokan.”Ahmad ‎tidak yakin Mendagri berkoordinasi dengan kepolisian soal peraturan ini. ‎‎(IRIB/tempo/PH)‎‎ ‎ ‎

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: