Ketika Ahli Hukum Bersilat Lidah

Apa jadinya jika dua ahli hukum berseteru. Jaksa Agung, Hendarman ‎Supandji bersengketa dengan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri ‎Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. ‎

Media Indonesia melaporkan, perang dua jagoan hukum ini berkecamuk ‎tidak lama setelah Yusril–yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara–‎ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Sistem Administrasi ‎Badan Hukum yang merugikan negara senilai Rp420 miliar. Yusril ‎menolak diperiksa, karena menganggap Jaksa Agung Hendarman ‎Supandji yang bertanggung jawab atas penetapan dirinya sebagai ‎tersangka tidak sah lagi menjabat.

Selain Yusril, Kejaksaan Agung juga menetapkan Hartono Tanoesoedibjo ‎dalam kasus yang sama. Berbeda dengan Yusril yang sudah dicekal, ‎Hartono kabur ke luar negeri sehari menjelang pencekalannya.

Hartono adalah orang yang berperan penting di balik pembentukan PT ‎Sarana Rekatama Dinamika, pelaksana proyek Sisminbakum yang telah ‎menyeret beberapa pejabat di Kemenkum dan HAM masuk bui. ‎‎ ‎

Yusril dan Hartono sempat bersaksi di persidangan. Yusril adalah pejabat ‎yang disebut-sebut di persidangan sebagai orang yang paling bertanggung ‎jawab terhadap penunjukan langsung kepada perusahaan milik Hartono ‎untuk menangani proyek gendut itu.

Yusril yang guru besar hukum tata negara rupanya melihat celah di bidang ‎administrasi negara untuk mengatakan jabatan Hendarman Supandji ‎ilegal. Karena ilegal, Yusril tidak tunduk. Bahkan dia melaporkan ‎Hendarman ke kepolisian.
Bagi Yusril, jabatan Jaksa Agung Hendarman berakhir setelah Kabinet ‎Indonesia Bersatu I berakhir. ‎‎

Bila para menteri Kabinet Indonesia Bersatu I sudah diberhentikan dan ‎Kabinet Indonesia Bersatu II sudah dilantik, Hendarman tidak pernah ‎dilantik kembali walaupun tidak pernah diberhentikan. Padahal Jaksa ‎Agung selalu dipersepsikan sebagai pejabat negara setingkat menteri. ‎Inilah kartu yang dimainkan Yusril sekarang ini. ‎

Sementara itu, Hendarman balik menantang Yusril. Dia mengatakan ‎jabatannya legal sampai detik ini karena keppres pengangkatannya oleh ‎Presiden tidak pernah dicabut.

Soal usia pensiun pun Hendarman berkelit. Sebagai jaksa karier dia ‎memang harus pensiun pada usia 62 tahun. Tetapi sebagai pejabat ‎negara dia tidak dibatasi usia pensiun. ‎

Sejatinya, publik tidak mudah dikecoh terus-menerus oleh silat lidah para ‎ahli hukum memutarbalikkan kebenaran. Dua soal dalam sengketa Yusril ‎dan Hendarman harus diselesaikan tanpa saling menegasikan. ‎

Soal legalitas jabatan Hendarman adalah tugas pembenahan hukum ‎administrasi negara. Adapun keterlibatan Yusril dalam kasus dugaan ‎korupsi Rp420 miliar, di mana dia sudah jadi tersangka, harus jalan terus ‎sampai ke pengadilan.

Sangat naif jika Yusril menganggap kasusnya tidak ada selama Jaksa ‎Agung Hendarman dianggap ilegal, dan karena alasan itu dia menolak ‎panggilan diperiksa. Sama naifnya jika Hendarman lalu kehilangan taji ‎memeriksa Yusril hanya karena tudingan sebagai Jaksa Agung ilegal. ‎Para ahli hukum harus memberi contoh tentang kejujuran dalam mematuhi ‎hukum. (IRIB/media indonesia/PH)‎‎

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: