OKI : Masalah Timur Tengah dan ASEAN

Sekjen OKI - Ekmeleddin Ihsanoglu

Dari Kuala Lumpur dilaporkan, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Malaysia sepakat bekerjasama untuk menyeret rezim zionis Israel ke mahkamah internasional. Sekjen OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu memaparkan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menggalang kerjasama berdasarkan resolusi parlemen Malaysia pekan lalu soal penanganan kasus serangan Israel terhadap armada Freedom Flotilla. Ekmeleddin menilai, pengesahan langkah aksional anti-rezim zionis Israel di Parlemen Malaysia secara aklamasi menunjukkan bahwa negara-negara dan dunia Islam memiliki sensitivitas dengan masalah ini. Ia menambahkan, OKI bersama negara-negara Islam lainnya akan memproses kasus tersebut di pengadilan internasional.

Menurut keterangan Ekmeleddin, 15 langkah yang ditetapkan dalam resolusi Parlemen Malaysia usulan PM Najib Tun Razak itu meliputi tuntutan kepada Dewan Keamanan PBB supaya mengutuk serangan Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan ke Gaza, membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki kasus tersebut dan membawa hasilnya untuk diproses secara hukum di mahkamah internasional.

Senada dengan Malaysia pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negerinya menuntut adanya penyelidikan yang independen terhadap kasus penyerangan kapal Mavi Marmara oleh Israel dan meminta pertanggungjawaban rezim penjajah tersebut terhadap kasus itu. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia menginginkan penyelidikan internasional atas serangan Israel dan akan berusaha menarik negara itu untuk mengambil tanggung jawab. Dipaparkannya, “Kami menginginkan penyelidikan imparsial, transparan dan penyelidikan netral yang sesuai dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melihat akuntabilitas Israel”.

Menurut Marty, ada beberapa tipe akuntabilitas yang dihadapi Israel seperti tanggung jawab politik bila kasus itu dibawa ke DK PBB dan tanggung jawab hukum di Pengadilan Internasional. Namun Marty mengingatkan, “Fakta menunjukkan bahwa Israel terlihat tidak ingin menindaklanjuti kasus tersebut ke hadapan hukum internasional. Mereka terlihat hanya mengambil tanggung jawab politik melalui DK PBB”. Kendati demikian menlu Indonesia menegaskan bahwa DK PBB tetap menggelar penyelidikan yang hingga sekarang masih berjalan.

Majid Waqari, pakar masalah Asia dari IRIB mengenai langkah yang diambil OKI, Malaysia dan Indonesia terhadap insiden berdarah konvoi Freedom Flotilla akhir mengatakan:

“Mengingat bahwa Organisasi Konferensi Islam (OKI) termasuk organisasi internasional yang terbesar dan juga memiliki potensi yang sangat kuat tentu organisasi ini punya kemampuan untuk memaksa Dewan Keamanan mengambil langkah tegas terhadap rezim zionis. Namun di sisi lain, Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto dan kerap memanfaatkan kekuasaannya itu untuk menguasai dunia secara zalim dan di saat bersamaan terdapat negara-negara anggota tidak tetap seperti Turki….

…OKI selaku organisasi besar yang memiliki lebih dari 50 negara anggota pada dasarnya memiliki kekuatan dan potensi besar untuk mempengaruhi perkembangan di kancah internasional. Negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Mesir dan Malaysia memiliki kemampuan besar yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi dalam percaturan global. Namun lantaran kini DK PBB berada dalam kendali negara-negara Barat dan AS, tentu akan banyak tantangan yang dihadapi…

…Meski demikian bukan berarti OKI akan tinggal diam begitu saja. Penyelenggaraan beragam sidang khusus dan darurat untuk menggalang konsolidasi di antara negara-negara muslim perlu dilakukan. Upaya itu dilakukan untuk memutuskan sebuah mekanisme mendasar yang bisa menekan dan memaksa Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi tegas terhadap rezim zionis Israel”

Kendati kondisi di Thailand relatif kian membaik, dan situasi di Bangkok pun mulai pulih, namun Pemerintah Thailand, Jumat (18/6), mengisyaratkan untuk terus memperpanjang undang-undang darurat di Bangkok yang diberlakukan lebih dari dua bulan lalu untuk menghadapi protes-protes anti pemerintah.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Suthep Thaugsuban, yang bertanggung jawab atas keamanan nasional, menolak tuntutan oposisi yang menghendaki pencabutan undang-undang darurat menjelang digelarnya pemilihan sela di Bangkok yang menurut rencana akan diselenggarakan 25 Juli.

PM Abhisit Vejjajiva memberlakukan undang-undang darurat di ibu kota yang dilanda aksi protes sejak 7 April, melarang pertemuan-pertemuan publik lebih dari lima orang dan memberikan kekuasaan luas kepada polisi dan militer. Undang-undang darurat yang diberlakukan di sekitar sepertiga wilayah dari negara itu, menurut rencana akan berakhir 7 Juli dan kabinet akan memutuskan apakah akan memperpanjangnya bulan depan berdasarkan pada saran para pejabat keamanan.

Protes-protes kelompok Kaus Merah selama dua bulan, yang bertujuan untuk memaksa pemilu dipercepat, memicu meletusya aksi kekerasan yang menewaskan 90 orang sebagian besar warga sipil, dan hampir 1.900 orang lainnya cedera. Para pemrotes yang marah mengamuk dan membakar setelah tindakan keras aparat keamanan 19 Mei mengakhiri unjuk rasa mereka. Kerusuhan juga meluas ke luar Bangkok terutama di pangkalan Kaus Merah di wilayah timur laut yang miskin.

Masih dari Thailand, laporan lain menyebutkan bahwa pemerintah mengusulkan pemberian amnesti bagi pendemo Kaus Merah, yang ambil bagian dalam demonstrasi panjang antipemerintah Thailand baru-baru ini. Usulan itu diajukan Departemen Investigasi Khusus (DSI) sebagai upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Mayoritas pendukung Kaus Merah adalah warga miskin kota dan petani pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri. Juragan telekomunikasi itu didepak dalam kudeta militer pada 2006 dan dihukum karena korupsi.

Kamis, 17 Juni lalu, pemimpin oposan Myanmar Aung San Suu Kyi, genap berusia 65 tahun. Namun untuk kesekian tahunnya, wanita itu hanya bisa memperingati hari ulang tahunnya di rumah tanpa kemeriahan. Ini mengingat status Suu Kyi yang masih menjadi tahanan rumah.

Junta militer Myanmar telah menjatuhkan hukuman tahanan rumah pada Suu Kyi selama hampir 15 tahun. Pemimpin demokrasi Myanmar itu juga dilarang ikut dalam pemilihan umum mendatang. Suu Kyi dikenai tahanan rumah menyusul kemenangan partainya, National League for Democracy (NLD) dalam pemilihan umum 1990 silam. Kemenangan Suu Kyi itu tidak pernah diakui junta Myanmar.

Berdasarkan peraturan pemilu yang diumumkan pada Maret, siapa pun yang menjalani hukuman penjara dilarang menjadi anggota partai politik. Suu Kyi dan NLD pun gagal menggugat peraturan itu di Mahkamah Agung (MA). Karena itu, dalam pemilu mendatang pun, ia juga tidak diperkenankan mengikuti pemilu. NLD sendiri sudah tidak diakui sebagai partai politik oleh junta militer lantaran dianggap melanggar undang-undang baru junta. NLD menolak mendaftar ulang hingga batas waktu 6 Mei karena dipaksa memecat keanggotaan Suu Kyi.

Bersamaan dengan ulang tahun yang ke-65 Aung San Suu Kyi, Presiden AS Barack Obama kembali meminta junta militer Myanmar untuk membebaskan tokoh oposan tersebut.

Categories: Hubungan Internasional | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: