Indonesia…Listrik Gratis???

Usulan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan untuk menggratiskan listrik bagi masyarakat miskin mendapat berbagai tanggapan dari pengamat dan anggota DPR. Sementara itu pengamat kelistrikan Faby Tumiwa, usulan itu dinilai tidak tepat karena acuan atau definisi rumah tangga miskin tidak jelas.

Usulan Dahlan

Belum lama ini, Dahlan mendefinisikan masyarakat miskin yang bergolongan konsumen 450 volt-ampere (VA) hanya menggunakan listriknya untuk lima bola lampu, televisi, radio, pemutar VCD, penanak nasi yang bergantian dengan setrika, serta kipas angin yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. . “Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, radio, VCD, rice cooker bergantian dengan seterika dan kipas angin,” katanya.

Dahlan dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu (12/6/2010) mengatakan, “Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kami cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius.”

Dalam kesempatan itu, Dahlan Iskan sambil menantang para politisi di Senayan untuk menggratiskan masyarakat miskin mendapatkan aliran listrik, mengatakan,
“Saya challenge (tantang) ke DPR, kenapa yang miskin nggak dikasih gratis. Biarin saya dibilang gila, tapi kalau mau mementingkan yang miskin ya dikasih gratis saja.”

Lebih lanjut Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sedangkan untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, PLN akan untung.

Dia memperkirakan, untuk menggratiskan masyarakat miskin, pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun, sedangkan pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp 20 triliun.

“Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp 40 triliun,” katanya.

Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. “Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin,” katanya.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp 1.200 per kWh, sedangkan harga jual rata-rata hanya Rp 650 per kWh. Kalau kenaikan 10 persen, tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.

Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikkan tarif hingga 100 persen.

Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi, subsidi ke PLN yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun tersebut tidak diberikan ke PLN, tetapi langsung ke masyarakat.

“Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi,” katanya.

Sementara itu, Faby, pengamat kelistrikan, berpendapat pelanggan golongan 450 VA sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai penduduk miskin. “Baik pemerintah, PLN, maupun DPR harus hati-hati menggunakan acuan miskin. Karena 450 VA sudah termasuk penduduk kategori ekonomi mampu,” katanya di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjutnya, hingga saat ini masih banyak penduduk miskin belum bisa menikmati listrik karena mereka tidak mampu membayar biaya sambungan yang mencapai sekitar Rp2 juta.

Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah menilai usulan itu sangat tepat dan layak diikuti oleh BUMN lainnya, termasuk pertamina.

“Sudah saatnya pemerintah tidak membebani rakyat kecil, dan di sisi lain tidak mensubsidi golongan yang lebih mampu,” papar Zul kepada detikcom, Minggu (13/6/2010).

Menurut anggota Komisi VII yang membidangi listrik dan energi ini, langkah Mantan CEO Jawapos Groups ini bisa mengurangi kesenjangan seperti yang diharapkan Presiden SBY. Karena itu, BUMN lainnya harus membuat terobosan yang sama, agar konsep kesejahteraan bisa dinikmati secara nyata.

“Terobosan ala Dahlan Iskan ini layak juga diikuti BUMN lain seperti Pertamina dan lainnya,” tegasnya.

Doktor lulusan Amerika ini menilai, pemerintah ke depan perlu diisi orang-orang seperti Dahlan Iskan yang mempunyai langkah terobosan tinggi tetapi tetap menjaga kredibilitas dan integritasnya. Dengan cara itulah, program pemerintah akan lebih terasa oleh rakyat.

“Kita butuh lebih banyak lagi pemimpin model Dahlan Iskan yang berani membuat terobosan dengan integritas tinggi. Apa pun ide dasar dari usulan tersebut, saya setuju,” tegasnya.

Dia berharap, usulan itu bukan hanya wacana. “Lebih baik subsidi langsung diberikan ke masyarakat miskin, melalui gratis listrik tersebut. Penduduk kaya pun saya rasa tidak akan bermasalah jika tarif listriknya dinaikkan,” katanya.

Di sisi lain, anggota Komisi VII lainnya, Effendy Simbolon dari Fraksi PDIP, menyatakan tidak setuju jika dengan penggratisan itu kemudian kerugian PLN yang diperkirakan Rp1,5 triliun ditimpakan kepada pelanggan lainnya.

Menurut Effendy, jika pemerintah atau PLN tidak mampu mencari cara bagaimana menutup kerugian dan kemudian mengalihkan kerugian itu ke pelanggan lain, seperti subsidi silang, akan timbul persoalan baru.

Menurutnya, seharusnya penggratisan listrik untuk rumah tangga miskin diberikan pada biaya sambungan listrik.

Ketika ditanya wartawan Detik mengenai asal ide tersebut, Dahlan menjawab, “Saya menilai yang berpendapat tarif listrik itu jangan naik itu luar biasa. Mereka selalu gunakan alasan membela yang miskin. Saya ingin mematahkan asumsi itu. Kalau mau bela yang miskin kenapa harus begitu? Gratiskan saja sekalian.”

Dalam wawancara khususnya dengan wartawan Detik itu, Dahlan menjelaskan mekanisme detail bagi golongan yang mendapat subsidi penuh tersebut. Ia mengatakan, “Yang masuk kategori itu yaitu rumah yang diberi 5 buah lampu cukup, televisi sebagai kebutuhan dasar, radio, CD, Rice Cooker dan setrika, kipas. Ini dipakai gantian. Kira-kira 300 watt cukup. Rencananya lampunya dibagikan gratis, lampu hemat energi yang terbaru, 7 watt sama dengan lampu hemat energi sekarang yang besarnya 25 watt.”

Menurut Dahlan, kalau itu diterapkan, PLN hanya kehilangan Rp 1,5 triliun per tahun. Tidak banyak karena PLN akan dapat pemasukan 10 kali lipat lebih besar yaitu Rp 15 triliun dari pelanggan lainnya yang membayar dengan tarif keekonomian. Ia juga menandaskan, “Rencana itu serius, saya bukan gombal. Saya sudah hitung Rp1,5 triliun per tahun tapi dapatnya Rp 15 triliun dan image PLN membela rakyat kecil itu sungguh-sungguh.”

Bentuk Subsidi Lain

Wacana pemberian listrik gratis bagi pelanggan 450 VA yang dianggap masyarakat miskin harus dikaji secara hati-hati. Pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa menyatakan pada dasarnya ide kebijakan memberi listrik gratis ada di negara lain.

”Contohnya di Afrika Selatan, tapi tidak seluruh listriknya digratiskan, hanya sekitar 30 kWh pertama yang digratiskan,” kata Fabby saat dihubungi Republika, Ahad (13/6).

Fabby yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, mengingatkan, wacana ini harus betul-betul dikaji secara mendalam. Pasalnya, lanjut dia, pelanggan 450 VA tidak bisa bisa dikategorikan masyarakat miskin. ”Kalau dikategorikan penghasilan rendah mungkin ya, tapi di luar itu masih banyak lagi orang miskin yang enggak punya listrik,” kata dia.

Menurut dia, sebetulnya permasalahan listrik pada orang miskin bukan pada konsumsinya. Karena konsumsi listrik masyarakat miskin relatif kecil sehingga bayaran bulanannya pun tidak terlalu menjadi masalah.

”Masalah yang utamanya adalah banyak orang miskin yang engak bisa nyambung listrik karena biaya sambungannya mahal bia mencapai Rp1,5 juta sampai dengan Rp2 juta. Jadi ada sekitar 100 juta warga miskin yang belum mendapatan listrik,” kata dia.

Sehingga, lanjut dia gaya populis ini harus dikaji dengan hati-hati. ”Bukan memberi listrik kepada mereka yang sudah punya listrik,” kata Fabby.

Fabby mengakui memang ide yang menarik bahwasannya listrik gratis diberikan kepada warga miskin. Tapi harus diberikan batasan. Sebagai contoh hanya 30 kWh per bulan yang digratiskan. ”Tapi pemakaian di atas itu dikenakan sesuai keekonomian melalui tarif paling efisien yang ditetapkan pemerintah,”kata dia.

Fabby kembali mengingatkan, bahwa pelanggan 450 VA tersebt belum tentu orang miskn. ”Dulu kebanyakan orang yang menyambung listrik adalah yang 450 VA dan 900 VA,” terang dia.

Menurutnya, pemerintah lebih tepat lagi memberi subsidi kepada warga miskin yang enggak punya listrik dengan memberikan biaya ringan pemasangan listri. ”Itu kalau pemerintah dan DPR benar-benar mau berpihak pada rakyat miskin,” tandas dia.

Pada dasarnya, apa yang diperdebatkan antara Fabby dan Dahlan sama sekali tidak bertentangan dengan spirit membantu rakyat miskin. Mereka hanya memperdebatkan mekanisme subsidi yang lebih ideal. Tentunya, masyarakat berharap subsidi yang diusulkan Fabby maupun Dahlan dapat segera diimplementasikan. (Media Indonesia/ Kompas/ Detik/ Republika/ IRIB/AR)

Categories: Dalam Negeri | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: